232 DPD II Golkar bakal pindah
Selasa, 31 Juli 2012 - 08:40 WIB
232 DPD II Golkar bakal pindah
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan pengurus DPD II (tingkat kabupaten/kota) Partai Golkar segera pindah ke sebuah parpol besar. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Ketua Umum, Aburizal Bakrie (Ical).
Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid mengatakan, sedikitnya sudah ada 232 pengurus DPD II yang siap hijrah ke parpol lain. Sebagian besar dari mereka adalah ketua dan sekretaris.
”Mereka yang akan mundur adalah pengurus di sejumlah daerah basis suara Golkar seperti Jawa Barat dan beberapa daerah Indonesia bagian timur, dan hampir di seluruh Sulawesi. Sebagian juga di Sumatera Utara, NAD,dan Jawa Timur,” sebut Muntasir di Jakarta kemarin.
Selain tidak puas dengan kepemimpinan Ical, kata Muntasir, penyebab lain para pengurus ini mempertimbangkan untuk mundur adalah keputusan DPP Golkar yang tidak memberi jatah menjadi calon legislator (caleg) DPRkepadamereka.
Ancaman pemecatan kepada mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) juga menjadi alasan para pengurus daerah tak nyaman lagi berada di Golkar.
Muntasir enggan menyebutkan parpol besar yang akan menjadi partai baru para pengurus daerah tersebut dengan alasan etika.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad menyangkal kabar tersebut. Fadel memandang kabar ini hanya isu yang diembuskan untuk memanaskan internal parpol berlambang beringin.
”Saya sudah cek langsung ke daerah-daerah.Ini hanya isu,” katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin justru menyatakan, partainya bersyukur jika banyak kader pindah ke partai lain. ”Artinya, ada kesempatan regenerasi di Golkar, jadi yang di bawah punya kesempatan lebih cepat untuk naik,” ungkapnya.
”Ukuran pencalegan di antaranya pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan tidak ter-cela,” ungkap Nurul.
”Tapi memang ada kuota khusus 10 persen bagi tokoh masyarakat,” akunya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana memandang, pencalegan memang rawan mengundang konflik internal parpol. Tak heran bila hal ini terjadi puladiGolkar.
”Para pengendali partai ataupun pemegang struktur kepengurusan pasti menjalankan politik inklusi atau eksklusi. Ini biang perpecahan. Apalagi, sempat mencuat ada penolakan kepada Ical sebagai capres di sejumlah daerah,” paparnya.
Agar Golkar selamat dari eksodus kader ke partai lain, lanjut dia, pengurus pusat harus memperjelas dan menjalankan mekanisme seleksi caleg secara fairdan demokratis.
Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid mengatakan, sedikitnya sudah ada 232 pengurus DPD II yang siap hijrah ke parpol lain. Sebagian besar dari mereka adalah ketua dan sekretaris.
”Mereka yang akan mundur adalah pengurus di sejumlah daerah basis suara Golkar seperti Jawa Barat dan beberapa daerah Indonesia bagian timur, dan hampir di seluruh Sulawesi. Sebagian juga di Sumatera Utara, NAD,dan Jawa Timur,” sebut Muntasir di Jakarta kemarin.
Selain tidak puas dengan kepemimpinan Ical, kata Muntasir, penyebab lain para pengurus ini mempertimbangkan untuk mundur adalah keputusan DPP Golkar yang tidak memberi jatah menjadi calon legislator (caleg) DPRkepadamereka.
Ancaman pemecatan kepada mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) juga menjadi alasan para pengurus daerah tak nyaman lagi berada di Golkar.
Muntasir enggan menyebutkan parpol besar yang akan menjadi partai baru para pengurus daerah tersebut dengan alasan etika.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad menyangkal kabar tersebut. Fadel memandang kabar ini hanya isu yang diembuskan untuk memanaskan internal parpol berlambang beringin.
”Saya sudah cek langsung ke daerah-daerah.Ini hanya isu,” katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin justru menyatakan, partainya bersyukur jika banyak kader pindah ke partai lain. ”Artinya, ada kesempatan regenerasi di Golkar, jadi yang di bawah punya kesempatan lebih cepat untuk naik,” ungkapnya.
”Ukuran pencalegan di antaranya pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan tidak ter-cela,” ungkap Nurul.
”Tapi memang ada kuota khusus 10 persen bagi tokoh masyarakat,” akunya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana memandang, pencalegan memang rawan mengundang konflik internal parpol. Tak heran bila hal ini terjadi puladiGolkar.
”Para pengendali partai ataupun pemegang struktur kepengurusan pasti menjalankan politik inklusi atau eksklusi. Ini biang perpecahan. Apalagi, sempat mencuat ada penolakan kepada Ical sebagai capres di sejumlah daerah,” paparnya.
Agar Golkar selamat dari eksodus kader ke partai lain, lanjut dia, pengurus pusat harus memperjelas dan menjalankan mekanisme seleksi caleg secara fairdan demokratis.
(lns)
