Peluang figur alternatif terbuka lebar
Kamis, 12 Juli 2012 - 08:24 WIB
Peluang figur alternatif terbuka lebar
A
A
A
Sindonews.com – Peluang munculnya figur-figur alternatif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dinilai masih terbuka lebar. Figur baru bisa datang dari jajaran kepala daerah, pimpinan lembaga negara, atau tokoh nonpartai politik lainnya.
"Fenomena Jokowi (Wali Kota Solo Joko Widodo) di Pilgub DKI Jakarta menjadi gambaran bahwa hal yang sama bisa juga terjadi di pilpres. Publik rindu figur yang mampu memberi harapan baru dan kinerjanya meyakinkan. Jadi, kehadiran figur alternatif yang bisa memberi kejutan ketimbang tokoh-tokoh yang sekarang sudah masuk bursa capres (calon presiden) sangat dimungkinkan,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Dwipayana sat dihubungi di Jakarta, Rabu 11 Juli 2012.
Dia menjelaskan, setidaknya ada dua kriteria figur alternatif yang bakal mampu memberi kejutan dalam Pilpres 2014. Pertama, ide atau gagasannya baru, menawarkan antitesis dari gagasan yang diterapkan oleh kekuasaan saat ini. Kedua, kinerja figur tersebut sudah terbukti bagus seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi.
"Kepala daerah yang berhasil, tokoh nonpartai, menteri atau pimpinan lembaga negara yang berhasil melakukan terobosan berpotensi menjadi figur alternatif di pilpres,” ungkap Arie.
Meski begitu, Arie mengingatkan bahwa sebagus apa pun figur tetap bergantung pada parpol sebagai pengusung pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres). Karena itu, partai perlu membuka pintu yang lebih luas kepada tokoh-tokoh di luar yang selama ini masuk di bursa capres.
Diberitakan sebelumnya, survei nasional 'Tantangan Calon Presiden Populer' oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, 60% masyarakat belum menentukan pilihan tokoh untuk presiden 2014–2019.
Artinya, masyarakat belum menemukan figur yang memang dapat dipercaya untuk dipilih. Survei SMRC menemukan delapan tokoh nasional yang dikenal luas di masyarakat.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri berada di posisi teratas dengan tingkat popularitas 93,7%, disusul mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla 88,9%, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 78,8%, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto 72,8%, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie 70,1%, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X 58,3%.
Namun, popularitas mereka tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mendapat dukungan lebih dari 15%. Ketua MPR Taufiq Kiemas kembali menyatakan bahwa rakyat menginginkan ada regenerasi kepemimpinan nasional.
Taufiq mengingatkan para tokoh senior dan partai politik agar tidak mengesampingkan aspirasi arus bawah soal regenerasi karena akibatnya bisa fatal untuk bangsa ini ke depan.
"Kalau mau jadi king maker justru bagus. Lihat saja bagaimana Ibu Mega menjadi king maker berhasil memunculkan Jokowi sebagai alternatif di Jakarta,” kata politikus senior PDIP ini.
Dia menekankan, rakyat membutuhkan harapan perubahan dan penyegaran. Mega beserta para tokoh senior lain punya tanggung jawab moral untuk mewujudkan hal itu agar estafet kepemimpinan bangsa ini tidak timpang.
Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, ketika mengamendemen UUD 1945 dulu MPR tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa partai-partai politik setelah era reformasi akan membaca UUD 1945 dalam semangat eksklusivisme. "Partai diberi hak eksklusif untuk mengajukan capres. Syaratnya adalah partai harus demokratis dan membuka diri. Sayangnya hal ini tidak pernah terjadi. Partai-partai politik belum bersedia membuka akses yang luas bagi calon nonpartai, ”jelasnya.
Menurut Hajriyanto, masih ada waktu dua tahun yang dapat dijadikan momentum oleh partai politik untuk mendengar aspirasi publik soal kerinduan akan pemimpin baru.
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku yakin peluang munculnya figur alternatif masih sangat memungkinkan karena Pilpres 2014 ibarat sebuah lapangan kosong. Meski beberapa partai sudah mengusung capres, tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah.
"Pilpres 2014 itu lapangan terbuka atau lapangan kosong bagi siapa pun capres yang mungkin hari ini belum populer tapi punya kesempatan lebih untuk populer dan meningkatkan elektabilitas dalam dua tahun mendatang. Ini kesempatan emas bagi putra-putri terbaik bangsa,” kata Rio.
Dia merujuk hasil survei SMRC di mana capres yang bermunculan saat ini ternyata belum menarik bagi rakyat karena popularitasnya tinggi, tapi rendah keterpilihannya. "Artinya masyarakat Indonesia masih menunggu calon-calon baru atau tokoh baru,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan, masih terlalu dini bagi figur-figur capres untuk memunculkan diri ke publik untuk meningkatkan popularitas.
Menurut dia, dua tahun menuju Pilpres 2014 merupakan waktu yang sangat panjang. "Masih cukup lama bagi tokoh untuk menjadi capres. Kalau ada yang muncul dan sudah dideklarasikan itu karena berkaitan dengan popularitas. Figur yang ingin menjadi capres sebaiknya berkomunikasi langsung dengan publik sehingga rakyat tahu rekam jejak dan sosok pribadi figur tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, tingkat elektabilitas tokoh memang masih sangat dinamis. Hanya saja ruang yang perlu dibenahi adalah prasyarat bagi partai mengusung capres yang semestinya tidak dipersempit sehingga seleksi tokoh menjadi lebih luas.
"Fenomena Jokowi (Wali Kota Solo Joko Widodo) di Pilgub DKI Jakarta menjadi gambaran bahwa hal yang sama bisa juga terjadi di pilpres. Publik rindu figur yang mampu memberi harapan baru dan kinerjanya meyakinkan. Jadi, kehadiran figur alternatif yang bisa memberi kejutan ketimbang tokoh-tokoh yang sekarang sudah masuk bursa capres (calon presiden) sangat dimungkinkan,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Dwipayana sat dihubungi di Jakarta, Rabu 11 Juli 2012.
Dia menjelaskan, setidaknya ada dua kriteria figur alternatif yang bakal mampu memberi kejutan dalam Pilpres 2014. Pertama, ide atau gagasannya baru, menawarkan antitesis dari gagasan yang diterapkan oleh kekuasaan saat ini. Kedua, kinerja figur tersebut sudah terbukti bagus seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi.
"Kepala daerah yang berhasil, tokoh nonpartai, menteri atau pimpinan lembaga negara yang berhasil melakukan terobosan berpotensi menjadi figur alternatif di pilpres,” ungkap Arie.
Meski begitu, Arie mengingatkan bahwa sebagus apa pun figur tetap bergantung pada parpol sebagai pengusung pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres). Karena itu, partai perlu membuka pintu yang lebih luas kepada tokoh-tokoh di luar yang selama ini masuk di bursa capres.
Diberitakan sebelumnya, survei nasional 'Tantangan Calon Presiden Populer' oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, 60% masyarakat belum menentukan pilihan tokoh untuk presiden 2014–2019.
Artinya, masyarakat belum menemukan figur yang memang dapat dipercaya untuk dipilih. Survei SMRC menemukan delapan tokoh nasional yang dikenal luas di masyarakat.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri berada di posisi teratas dengan tingkat popularitas 93,7%, disusul mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla 88,9%, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 78,8%, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto 72,8%, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie 70,1%, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X 58,3%.
Namun, popularitas mereka tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mendapat dukungan lebih dari 15%. Ketua MPR Taufiq Kiemas kembali menyatakan bahwa rakyat menginginkan ada regenerasi kepemimpinan nasional.
Taufiq mengingatkan para tokoh senior dan partai politik agar tidak mengesampingkan aspirasi arus bawah soal regenerasi karena akibatnya bisa fatal untuk bangsa ini ke depan.
"Kalau mau jadi king maker justru bagus. Lihat saja bagaimana Ibu Mega menjadi king maker berhasil memunculkan Jokowi sebagai alternatif di Jakarta,” kata politikus senior PDIP ini.
Dia menekankan, rakyat membutuhkan harapan perubahan dan penyegaran. Mega beserta para tokoh senior lain punya tanggung jawab moral untuk mewujudkan hal itu agar estafet kepemimpinan bangsa ini tidak timpang.
Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, ketika mengamendemen UUD 1945 dulu MPR tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa partai-partai politik setelah era reformasi akan membaca UUD 1945 dalam semangat eksklusivisme. "Partai diberi hak eksklusif untuk mengajukan capres. Syaratnya adalah partai harus demokratis dan membuka diri. Sayangnya hal ini tidak pernah terjadi. Partai-partai politik belum bersedia membuka akses yang luas bagi calon nonpartai, ”jelasnya.
Menurut Hajriyanto, masih ada waktu dua tahun yang dapat dijadikan momentum oleh partai politik untuk mendengar aspirasi publik soal kerinduan akan pemimpin baru.
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku yakin peluang munculnya figur alternatif masih sangat memungkinkan karena Pilpres 2014 ibarat sebuah lapangan kosong. Meski beberapa partai sudah mengusung capres, tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah.
"Pilpres 2014 itu lapangan terbuka atau lapangan kosong bagi siapa pun capres yang mungkin hari ini belum populer tapi punya kesempatan lebih untuk populer dan meningkatkan elektabilitas dalam dua tahun mendatang. Ini kesempatan emas bagi putra-putri terbaik bangsa,” kata Rio.
Dia merujuk hasil survei SMRC di mana capres yang bermunculan saat ini ternyata belum menarik bagi rakyat karena popularitasnya tinggi, tapi rendah keterpilihannya. "Artinya masyarakat Indonesia masih menunggu calon-calon baru atau tokoh baru,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengemukakan, masih terlalu dini bagi figur-figur capres untuk memunculkan diri ke publik untuk meningkatkan popularitas.
Menurut dia, dua tahun menuju Pilpres 2014 merupakan waktu yang sangat panjang. "Masih cukup lama bagi tokoh untuk menjadi capres. Kalau ada yang muncul dan sudah dideklarasikan itu karena berkaitan dengan popularitas. Figur yang ingin menjadi capres sebaiknya berkomunikasi langsung dengan publik sehingga rakyat tahu rekam jejak dan sosok pribadi figur tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, tingkat elektabilitas tokoh memang masih sangat dinamis. Hanya saja ruang yang perlu dibenahi adalah prasyarat bagi partai mengusung capres yang semestinya tidak dipersempit sehingga seleksi tokoh menjadi lebih luas.
(lil)