Aburizal dinilai belum 100% yakin
Sabtu, 07 Juli 2012 - 10:13 WIB
Aburizal dinilai belum 100% yakin
A
A
A
Sindonews.com – Ancaman pemecatan terhadap kader Partai Golkar yang menjadi calon presiden (capres) partai lain dinilai merupakan strategi pengurus pusat agar semua kader solid mendukung pencapresan sang ketua umum, Aburizal Bakrie (Ical).
Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto memandang, bagaimanapun Ical sebenarnya belum yakin benar semua faksi di Golkar optimal mendukung pencapresan dirinya. "Ketegasan berupa ancaman sanksi pemecatan terhadap para kader yang ketokohannya kuat sehingga berpotensi menjadi capres dari partai lain adalah bagian dari manajemen konflik. Ini namanya psywar,” ujar Gun Gun kepada SINDO di Jakarta, Jumat 6 Juli 2012.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak kader Golkar baik di pusat maupun daerah yang belum nyaman atas ketergesaan Ical mencapreskan diri. Terlebih, Ical cenderung tidak konsisten dengan sikap awalnya yang mengatakan bahwa dirinya hanya akan maju jika elektabilitas dalam berbagai survei tinggi.
“Masalahnya adalah belum ada komparasi memadai dari tokoh-tokoh potensial di Golkar untuk diuji publikkan. Keputusan untuk mempercepat rapimnas (rapat pimpinan nasional) mengindikasikan Ical sangat khawatir kehilangan kuda pacuan. Forum apa pun dilakukan untuk mempercepat pendeklarasian sebagai capres,” ungkap Gun Gun.
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani mengatakan, dari aspek pendisiplinan internal partai, pemberian sanksi terhadap kader yang dinilai tidak sejalan dapat dikatakan positif sebagai mekanisme penguatan dan soliditas partai. “Sejauh hal tersebut diatur dalam aturan main internal Golkar dan diambil secara prosedural, itu baik,” ujar Andi.
Namun, kata dia, sebagai partai terbuka, Golkar seharusnya tidak segera memberikan sanksi kepada kader-kader yang tidak setuju dengan pencapresan Ical. Terlebih, belum tentu pencapresan Ical menjadi keputusan final. “Syarat capres dan pemilu legislatif sebagai pintu awal pencapresan belum dilalui,” ingatnya.
Dia menambahkan, jika nanti ternyata Golkar tidak dapat mencalonkan Ical sebagai capres karena perolehan suaranya di pemilu legislatif tak memenuhi syarat, Golkar akan mengalami konflik internal baru. “Kader-kader yang diberi sanksi belum tentu bersedia kembali ke Golkar,” tandasnya.
Di tempat terpisah, politikus Partai Golkar Poempida Hidayatulloh Djatiutomo mengakui ada kekhawatiran bahwa elektabilitas Ical tidak akan meningkat lagi menjelang Pilpres 2014.
Namun, peringatan dini terhadap para kader yang berpotensi maju menjadi kandidat Pilpres 2014 dari partai lain adalah sah untuk melihat solidaritas di internal. “Agar pencitraan Pak Ical juga tidak ternoda dengan isu-isu negatif dari luar partai,” katanya.
Mantan wakil bendahara umum Partai Golkar ini menambahkan, seandainya mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) maju dalam Pilpres 2014 dari parpol lain, hal itu tidak menjadi masalah.
Itu karena dukungan terhadap JK dapat berasal dari mana saja. Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pencapresan Ical telah dipertimbangkan secara matang termasuk oleh para DPD I (kepengurusan Golkar tingkat provinsi) yang telah bulat mendukungnya. “Tentu itu sudah berdasarkan evaluasi di mana kami kalah dua kali dalam pilpres langsung. Sekarang dari segi persiapan lebih lama sehingga bisa lebih maksimal bekerja,” kilahnya.
Soal kasus pajak dan Lapindo yang selalu dialamatkan untuk menyerang Ical, Agun juga optimistis itu tidak akan berpengaruh banyak. Karena Golkar memegang teguh prinsip hukum, kedua hal itu bahkan akan menjadi energi positif untuk menangkisnya. “Strategi menangkisnya sudah kita siapkan. Nanti pada waktunya pasti akan dikeluarkan strategi itu,” ungkapnya.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto memandang, bagaimanapun Ical sebenarnya belum yakin benar semua faksi di Golkar optimal mendukung pencapresan dirinya. "Ketegasan berupa ancaman sanksi pemecatan terhadap para kader yang ketokohannya kuat sehingga berpotensi menjadi capres dari partai lain adalah bagian dari manajemen konflik. Ini namanya psywar,” ujar Gun Gun kepada SINDO di Jakarta, Jumat 6 Juli 2012.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak kader Golkar baik di pusat maupun daerah yang belum nyaman atas ketergesaan Ical mencapreskan diri. Terlebih, Ical cenderung tidak konsisten dengan sikap awalnya yang mengatakan bahwa dirinya hanya akan maju jika elektabilitas dalam berbagai survei tinggi.
“Masalahnya adalah belum ada komparasi memadai dari tokoh-tokoh potensial di Golkar untuk diuji publikkan. Keputusan untuk mempercepat rapimnas (rapat pimpinan nasional) mengindikasikan Ical sangat khawatir kehilangan kuda pacuan. Forum apa pun dilakukan untuk mempercepat pendeklarasian sebagai capres,” ungkap Gun Gun.
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani mengatakan, dari aspek pendisiplinan internal partai, pemberian sanksi terhadap kader yang dinilai tidak sejalan dapat dikatakan positif sebagai mekanisme penguatan dan soliditas partai. “Sejauh hal tersebut diatur dalam aturan main internal Golkar dan diambil secara prosedural, itu baik,” ujar Andi.
Namun, kata dia, sebagai partai terbuka, Golkar seharusnya tidak segera memberikan sanksi kepada kader-kader yang tidak setuju dengan pencapresan Ical. Terlebih, belum tentu pencapresan Ical menjadi keputusan final. “Syarat capres dan pemilu legislatif sebagai pintu awal pencapresan belum dilalui,” ingatnya.
Dia menambahkan, jika nanti ternyata Golkar tidak dapat mencalonkan Ical sebagai capres karena perolehan suaranya di pemilu legislatif tak memenuhi syarat, Golkar akan mengalami konflik internal baru. “Kader-kader yang diberi sanksi belum tentu bersedia kembali ke Golkar,” tandasnya.
Di tempat terpisah, politikus Partai Golkar Poempida Hidayatulloh Djatiutomo mengakui ada kekhawatiran bahwa elektabilitas Ical tidak akan meningkat lagi menjelang Pilpres 2014.
Namun, peringatan dini terhadap para kader yang berpotensi maju menjadi kandidat Pilpres 2014 dari partai lain adalah sah untuk melihat solidaritas di internal. “Agar pencitraan Pak Ical juga tidak ternoda dengan isu-isu negatif dari luar partai,” katanya.
Mantan wakil bendahara umum Partai Golkar ini menambahkan, seandainya mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) maju dalam Pilpres 2014 dari parpol lain, hal itu tidak menjadi masalah.
Itu karena dukungan terhadap JK dapat berasal dari mana saja. Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pencapresan Ical telah dipertimbangkan secara matang termasuk oleh para DPD I (kepengurusan Golkar tingkat provinsi) yang telah bulat mendukungnya. “Tentu itu sudah berdasarkan evaluasi di mana kami kalah dua kali dalam pilpres langsung. Sekarang dari segi persiapan lebih lama sehingga bisa lebih maksimal bekerja,” kilahnya.
Soal kasus pajak dan Lapindo yang selalu dialamatkan untuk menyerang Ical, Agun juga optimistis itu tidak akan berpengaruh banyak. Karena Golkar memegang teguh prinsip hukum, kedua hal itu bahkan akan menjadi energi positif untuk menangkisnya. “Strategi menangkisnya sudah kita siapkan. Nanti pada waktunya pasti akan dikeluarkan strategi itu,” ungkapnya.
(lil)
