Senin depan Komisi X panggil Kementerian PU
Kamis, 05 Juli 2012 - 11:35 WIB
Senin depan Komisi X panggil Kementerian PU
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Kerja (Panja) Hambalang Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam dokumen proyek Hambalang, tidak ada rencana pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Senin 9 Juli 2012, kami akan panggil Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya Direktorat Cipta Karya," ujar anggota Panja Hambalang Zulfadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).
Panja Hambalang, lanjut Zulfadli, akan mempertanyakan secara khusus pembangunan amdal dalam perencanaan gedung yang menghabiskan total nilai Rp1,2 triliun itu. "Dokumen perencanaannya kurang lengkap. Amdal enggak ada, kok bisa PU mengeluarkan rekomendasi tanpa dokumen amdal," terangnya.
Panja Hambalang juga akan mempertanyakan status gedung Hambalang di Bogor, apakah mau diteruskan, dihentikan atau direlokasi? Tak hanya itu, untuk mempertimbangkannya Panja Hambalang juga akan berkonsultasi dengan beberapa pakar. "Kamis kami akan manggil pakar dari ITB. Kami akan mengundang pakar untuk berkonsultasi," terangnya.
Untuk saat ini, sambung Zulfadli, Panja Hambalang masih fokus pada pembangunan gedung meskipun soal anggaran tetap menjadi bagian penting. Dari dokumen yang ada, maka harus ada mekanisme yang tidak dilalui, seperti penetapan multiyears.
"Kalau ada anggota bilang pernah membahas, kita akan tanyakan. Berarti dia terlibat, ditanyakan ke sekretariat, notulen juga enggak ada," pungkasnya.
"Senin 9 Juli 2012, kami akan panggil Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya Direktorat Cipta Karya," ujar anggota Panja Hambalang Zulfadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).
Panja Hambalang, lanjut Zulfadli, akan mempertanyakan secara khusus pembangunan amdal dalam perencanaan gedung yang menghabiskan total nilai Rp1,2 triliun itu. "Dokumen perencanaannya kurang lengkap. Amdal enggak ada, kok bisa PU mengeluarkan rekomendasi tanpa dokumen amdal," terangnya.
Panja Hambalang juga akan mempertanyakan status gedung Hambalang di Bogor, apakah mau diteruskan, dihentikan atau direlokasi? Tak hanya itu, untuk mempertimbangkannya Panja Hambalang juga akan berkonsultasi dengan beberapa pakar. "Kamis kami akan manggil pakar dari ITB. Kami akan mengundang pakar untuk berkonsultasi," terangnya.
Untuk saat ini, sambung Zulfadli, Panja Hambalang masih fokus pada pembangunan gedung meskipun soal anggaran tetap menjadi bagian penting. Dari dokumen yang ada, maka harus ada mekanisme yang tidak dilalui, seperti penetapan multiyears.
"Kalau ada anggota bilang pernah membahas, kita akan tanyakan. Berarti dia terlibat, ditanyakan ke sekretariat, notulen juga enggak ada," pungkasnya.
(san)
