PPP usul stop pembangunan Hambalang
Rabu, 04 Juli 2012 - 11:03 WIB
PPP usul stop pembangunan Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Panja Hambalang Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengusulkan agar pembangunan proyek Hambalang dihentikan terlebih dahulu.
"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga adanya potensi kerugian negara dalam proyek tersebut, demikian juga KPK yang menduga terdapat unsur kerugian negara. Oleh karena itu saya usulkan dua opsi, opsi pertama pembangunan itu disetop sementara, untuk dihitung kembali dan ditender ulang," ujar Reni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012)
Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR ini menyebutkan, opsi kedua anggaran sebesar Rp570 miliar yang sekarang dibintangi dikembalikan ke kas negara menunggu keputusan hukum tetap dalam perkara tersebut.
"Anggaran multiyears dalam proyek pembangunan Hambalang, Komisi X sama sekali tidak mengetahuinya," terangnya.
Dalam rapat internal Panja Hambalang juga mengemuka usulan agar mengundang pihak-pihak yang terlibat secara teknis dalam proyek tersebut, seperti Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, konsultan perencana pembangunan, pelaksana pembangunan, dan pengawas pembangunan, hingga bupati bogor.
"Tapi saya pertanyakan, apa urgensinya mengundang Bupati," tegasnya.
Rencananya, Panja Hambalang akan menggelar rapat maraton terkait agenda-agenda pemanggilan beberapa pihak untuk mendalami secara komprehensif sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan perkara Hambalang yang sudah masuk di KPK itu.
"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga adanya potensi kerugian negara dalam proyek tersebut, demikian juga KPK yang menduga terdapat unsur kerugian negara. Oleh karena itu saya usulkan dua opsi, opsi pertama pembangunan itu disetop sementara, untuk dihitung kembali dan ditender ulang," ujar Reni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012)
Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR ini menyebutkan, opsi kedua anggaran sebesar Rp570 miliar yang sekarang dibintangi dikembalikan ke kas negara menunggu keputusan hukum tetap dalam perkara tersebut.
"Anggaran multiyears dalam proyek pembangunan Hambalang, Komisi X sama sekali tidak mengetahuinya," terangnya.
Dalam rapat internal Panja Hambalang juga mengemuka usulan agar mengundang pihak-pihak yang terlibat secara teknis dalam proyek tersebut, seperti Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, konsultan perencana pembangunan, pelaksana pembangunan, dan pengawas pembangunan, hingga bupati bogor.
"Tapi saya pertanyakan, apa urgensinya mengundang Bupati," tegasnya.
Rencananya, Panja Hambalang akan menggelar rapat maraton terkait agenda-agenda pemanggilan beberapa pihak untuk mendalami secara komprehensif sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan perkara Hambalang yang sudah masuk di KPK itu.
(san)
