Ical sulit gaet dukungan penuh
Selasa, 03 Juli 2012 - 08:48 WIB
Ical sulit gaet dukungan penuh
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) masih harus menghadapi jalan terjal dalam dua tahun ke depan.
Elektabilitasnya yang masih di bawah elektabilitas Golkar menunjukkan masih ada elite partainya yang dianggap lebih berpotensi menjadi capres.
"Ada jarak (selisih) antara elektabilitas Ical dan Partai Golkar membuktikan bahwa dukungan dari jajaran pengurus dan pemilih Golkar belum sepenuhnya solid. Terjadi fenomena split ticket voting. Ini bisa terjadi ketika perilaku memilih para pemilih Golkar terbelah antar pemilu legislatif dan pilpres (pemilihan presiden)," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Dwipayana, Senin 2 Juli 2012.
Menurut dia, mendeklarasikan bakal capres lebih awal memang langkah bagus agar tidak terdikte hasil pemilu legislatif yang hanya berjarak 2,5 bulan dari pilpres.Pencalonan awal Ical,kata Arie,bisa dikatakan sebagai langkah percaya diri karena Golkar yakin bisa memenuhi presidential threshold20% dan jadi agenda setter koalisi.
Namun, dia mengingatkan bahwa pilpres berbeda dengan pemilu legislatif. "Sosok sangat menentukan. Elektabilitas Ical masih di bawah partainya. Beda dengan Megawati Soekarnoputri (ketua umum DPP PDIP) atau Prabowo Subianto (ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) yang elektabilitasnya di atas elektabilitas partai mereka," ungkap Arie.
Dia menerangkan, loyalitas pemilih Partai Golkar belum tentu sama dan sebangun dengan kandidat presiden.Hal ini sudah terbukti pada Pemilu 2004 dan 2009.
"Mengapa terjadi split ticket voting? Di tingkat elite partai belum tercapai konsensus soal dukungan pada kandidat yang diajukan partai. Diskonsensus ini terbuka karena elite Golkar plural. Tanpa konsensus mekanisme yang disepakati dan power sharing, dukungan tidak sepenuh hati," papar Arie.
Potensi terbelah semakin besar ketika elite populer nonpengendali partai dicalonkan partai lain. Ical, kata dia, memang bisa membuat barikade dengan ancaman pemecatan. Namun, itu belum tentu berhasil. Arie juga mengungkapkan, di akar rumput, split ticket voting bisa terjadi terutama karena persepsi terhadap Golkar dan terhadap Ical bisa berbeda.
Ical dipersepsikan sebagai pengusaha-politisi yang punya konflik kepentingan terkait ekspansi bisnis. "Beban tambahan juga ada kasus Lapindo dan pajak," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendy Gazali mengatakan, untuk sebuah sistem politik, pencapresan dini Ical ada baiknya. Sebenarnya dihitung dari segi waktu, langkah Ical tidak bisa dikatakan terburu-buru.
Di Amerika Serikat (AS), Barack Obama juga jauh-jauh hari sebelum deklarasi sudah berpidato menyosialisasikan berbagai programnya. Hal seperti ini biasa dalam perpolitikan modern.
"Persoalan yang agak serius adalah apakah si calon dan partainya sudah benar-benar siap? Sebagai capres yang sudah dideklarasikan, Ical akan jadi pusat perhatian dan sasaran tembak. Dalam arti elektabilitasnya bisa stabil, tapi bisa turun juga karena kritik masyarakat," ungkap Effendy.
Hal lain yang juga harus menjadi perhatian serius Ical adalah menyelesaikan kasuskasus yang selama ini menjadi kelemahannya. "Seperti kasus Lapindo," sebutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, sanksi yang diberikan terhadap kader yang tidak mendukung pencapresan Ical maupun kader yang mencalonkan/dicalonkan parpol lain maju sebagai pilpres 2014 bukan sesuatu yang mematikan demokrasi di internal partai.
Hal itu justru untuk menyolidkan dukungan terhadap Ical. "Jadi kalau sudah sepakat, seharusnya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi,ada sanksinya.Itu saja.Tidak ada niatan untuk mematikan demokrasi," katanya.
Mengenai mekanisme penetapan cawapres,Agung mengungkapkan bahwa hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Ical. "Tidak ada keputusan resmi dari partai untuk menggandeng Ibas (Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono) atau Sri Sultan Hamengku Buwono X. Itu baru usulan perorangan.Keputusannya di 2013," tandas Agung.
Elektabilitasnya yang masih di bawah elektabilitas Golkar menunjukkan masih ada elite partainya yang dianggap lebih berpotensi menjadi capres.
"Ada jarak (selisih) antara elektabilitas Ical dan Partai Golkar membuktikan bahwa dukungan dari jajaran pengurus dan pemilih Golkar belum sepenuhnya solid. Terjadi fenomena split ticket voting. Ini bisa terjadi ketika perilaku memilih para pemilih Golkar terbelah antar pemilu legislatif dan pilpres (pemilihan presiden)," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Dwipayana, Senin 2 Juli 2012.
Menurut dia, mendeklarasikan bakal capres lebih awal memang langkah bagus agar tidak terdikte hasil pemilu legislatif yang hanya berjarak 2,5 bulan dari pilpres.Pencalonan awal Ical,kata Arie,bisa dikatakan sebagai langkah percaya diri karena Golkar yakin bisa memenuhi presidential threshold20% dan jadi agenda setter koalisi.
Namun, dia mengingatkan bahwa pilpres berbeda dengan pemilu legislatif. "Sosok sangat menentukan. Elektabilitas Ical masih di bawah partainya. Beda dengan Megawati Soekarnoputri (ketua umum DPP PDIP) atau Prabowo Subianto (ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) yang elektabilitasnya di atas elektabilitas partai mereka," ungkap Arie.
Dia menerangkan, loyalitas pemilih Partai Golkar belum tentu sama dan sebangun dengan kandidat presiden.Hal ini sudah terbukti pada Pemilu 2004 dan 2009.
"Mengapa terjadi split ticket voting? Di tingkat elite partai belum tercapai konsensus soal dukungan pada kandidat yang diajukan partai. Diskonsensus ini terbuka karena elite Golkar plural. Tanpa konsensus mekanisme yang disepakati dan power sharing, dukungan tidak sepenuh hati," papar Arie.
Potensi terbelah semakin besar ketika elite populer nonpengendali partai dicalonkan partai lain. Ical, kata dia, memang bisa membuat barikade dengan ancaman pemecatan. Namun, itu belum tentu berhasil. Arie juga mengungkapkan, di akar rumput, split ticket voting bisa terjadi terutama karena persepsi terhadap Golkar dan terhadap Ical bisa berbeda.
Ical dipersepsikan sebagai pengusaha-politisi yang punya konflik kepentingan terkait ekspansi bisnis. "Beban tambahan juga ada kasus Lapindo dan pajak," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendy Gazali mengatakan, untuk sebuah sistem politik, pencapresan dini Ical ada baiknya. Sebenarnya dihitung dari segi waktu, langkah Ical tidak bisa dikatakan terburu-buru.
Di Amerika Serikat (AS), Barack Obama juga jauh-jauh hari sebelum deklarasi sudah berpidato menyosialisasikan berbagai programnya. Hal seperti ini biasa dalam perpolitikan modern.
"Persoalan yang agak serius adalah apakah si calon dan partainya sudah benar-benar siap? Sebagai capres yang sudah dideklarasikan, Ical akan jadi pusat perhatian dan sasaran tembak. Dalam arti elektabilitasnya bisa stabil, tapi bisa turun juga karena kritik masyarakat," ungkap Effendy.
Hal lain yang juga harus menjadi perhatian serius Ical adalah menyelesaikan kasuskasus yang selama ini menjadi kelemahannya. "Seperti kasus Lapindo," sebutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, sanksi yang diberikan terhadap kader yang tidak mendukung pencapresan Ical maupun kader yang mencalonkan/dicalonkan parpol lain maju sebagai pilpres 2014 bukan sesuatu yang mematikan demokrasi di internal partai.
Hal itu justru untuk menyolidkan dukungan terhadap Ical. "Jadi kalau sudah sepakat, seharusnya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi,ada sanksinya.Itu saja.Tidak ada niatan untuk mematikan demokrasi," katanya.
Mengenai mekanisme penetapan cawapres,Agung mengungkapkan bahwa hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Ical. "Tidak ada keputusan resmi dari partai untuk menggandeng Ibas (Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono) atau Sri Sultan Hamengku Buwono X. Itu baru usulan perorangan.Keputusannya di 2013," tandas Agung.
(san)
