Saweran untuk KPK runtuhkan integritas pemerintah
Sabtu, 30 Juni 2012 - 11:59 WIB
Saweran untuk KPK runtuhkan integritas pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Aksi penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjatuhkan integritas pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
Praktis hukum Ahmad Rifai mengatakan, saweran untuk pembangunan gedung baru KPK meruntuhkan integritas pemerintah. Karena, selama ini dirinya melihat justru pemerintah yang tidak setuju terhadap pembangunan gedung baru yang diusulkan pimpinan KPK.
Seperti diketahui, pemerintah sebenarnya telah menerima dan memiliki anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK dalam APBN Perubahan 2012. Namun terhambat karena anggaran tersebut masih ditandai oleh Komisi III DPR.
"Saya malah melihat disini pihak pemerintah yang tidak setuju (pembangunan gedung baru untuk KPK). Ada masalah di dalam pemerintahan koalisi," katanya dalam diskusi 'Polemik' Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2012).
Menurutnya, KPK seharusnya diberikan hak yang sama seperti lembaga pemerintah lainnya yang memiliki status ad hoc. "Kalau sudah ada KPK, KPK seharusnya diberikan wadah yang cukup secara proporsional sebagai lembaga, KPK seharusnya diberikan hak yang sama," tukasnya. (lil)
Praktis hukum Ahmad Rifai mengatakan, saweran untuk pembangunan gedung baru KPK meruntuhkan integritas pemerintah. Karena, selama ini dirinya melihat justru pemerintah yang tidak setuju terhadap pembangunan gedung baru yang diusulkan pimpinan KPK.
Seperti diketahui, pemerintah sebenarnya telah menerima dan memiliki anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK dalam APBN Perubahan 2012. Namun terhambat karena anggaran tersebut masih ditandai oleh Komisi III DPR.
"Saya malah melihat disini pihak pemerintah yang tidak setuju (pembangunan gedung baru untuk KPK). Ada masalah di dalam pemerintahan koalisi," katanya dalam diskusi 'Polemik' Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2012).
Menurutnya, KPK seharusnya diberikan hak yang sama seperti lembaga pemerintah lainnya yang memiliki status ad hoc. "Kalau sudah ada KPK, KPK seharusnya diberikan wadah yang cukup secara proporsional sebagai lembaga, KPK seharusnya diberikan hak yang sama," tukasnya. (lil)
(hyk)
