Potensi kerugian negara Rp130 M diselamatkan
Rabu, 27 Juni 2012 - 14:26 WIB
Potensi kerugian negara Rp130 M diselamatkan
A
A
A
Sindonews.com - Serangkaian operasi pengamanan laut yang digelar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) selama semester pertama 2012 berhasil menyelamatkan sekitar Rp130 miliar potensi kerugian negara. Dalam operasi itu diamankan belasan kapal yang melakukan pelanggaran wilayah laut.
Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo mengatakan, kapal-kapal yang ditangkap rata-rata berkaitan dengan kasus illegal logging, illegal fishing, pelanggaran pelayaran, dan pelanggaran ketenagakerjaan. Di antara kapal-kapal itu ada pula yang berbendera asing, seperti Vietnam, China, dan Thailand.
"Semester pertama sekitar Rp130 miliar. Tapi operasi masih kita lakukan terus," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/6/2012).
Setelah ditangkap, kapal langsung diserahkan ke penyidik, kepolisian, bea cukai, imigrasi, atau PPNS perikanan. "Tergantung dimana penyidik yang berwenang," ungkap dia.
Sedangkan untuk wilayah penangkapan, tersebar di tiga jalur pelayaran alur laur kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI I meliputi Selat Malaka, Sunda, hingga laut China Selatan. ALKI II mencakup Selat Makassar hingga Laut Sulawesi, dan ALKI III terbentang dari Papua, Laut Flores hingga Australia.
Perwira TNI Angkatan Laut bintang tiga ini menyebut, setiap ALKI macam-macam persoalannya. "Di barat (ALKI I) jelas ada illegal trafficking, logging. Di tengah (ALKI II) illegal fishing dan peyalahgunaan BBM, sedang di timur (ALKI III) illegal fishing," katanya.
Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo mengatakan, kapal-kapal yang ditangkap rata-rata berkaitan dengan kasus illegal logging, illegal fishing, pelanggaran pelayaran, dan pelanggaran ketenagakerjaan. Di antara kapal-kapal itu ada pula yang berbendera asing, seperti Vietnam, China, dan Thailand.
"Semester pertama sekitar Rp130 miliar. Tapi operasi masih kita lakukan terus," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/6/2012).
Setelah ditangkap, kapal langsung diserahkan ke penyidik, kepolisian, bea cukai, imigrasi, atau PPNS perikanan. "Tergantung dimana penyidik yang berwenang," ungkap dia.
Sedangkan untuk wilayah penangkapan, tersebar di tiga jalur pelayaran alur laur kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI I meliputi Selat Malaka, Sunda, hingga laut China Selatan. ALKI II mencakup Selat Makassar hingga Laut Sulawesi, dan ALKI III terbentang dari Papua, Laut Flores hingga Australia.
Perwira TNI Angkatan Laut bintang tiga ini menyebut, setiap ALKI macam-macam persoalannya. "Di barat (ALKI I) jelas ada illegal trafficking, logging. Di tengah (ALKI II) illegal fishing dan peyalahgunaan BBM, sedang di timur (ALKI III) illegal fishing," katanya.
(hyk)
