Priyo siap saweran gedung KPK
Selasa, 26 Juni 2012 - 15:14 WIB
Priyo siap saweran gedung KPK
A
A
A
Sindonews.com - Aksi penggalangan dana gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarik perhatian masyarakat. Banyak yang bersimpati dengan gerakan itu. Diantaranya pimpinan DPR Priyo Budi Santoso.
"Kalau memang akan ditutupi dengan iuran masyarakat, saya nanti akan ikut menyumbang," ujar Wakil Ketua DPR Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2012).
Kendati begitu, Priyo mengaku, gerakan yang digalang KPK untuk menyindir Komisi III DPR itu bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan pembangunan gedung baru KPK. "Solusinya adalah apakah harus ada persetujuan istimewa anggaran mengenai itu," terangnya.
Ditambahkan Priyo, tidak hanya KPK, anggaran gedung DPR juga ditunda demi efisiensi keuangan negara. Demikian pula dengan beberapa kantor pemerintahan juga tunda demi efisiensi.
"Pertanyaannya, apakah KPK kemudian kita istimewakan? Itu bisa terjadi kalau Komisi III dengan Menkeu setuju itu, atau solusi lain, gedung-gedung pemerintah yang kosong dipindahkan atau diubah," jelasnya.
Sebagai pimpinan, Priyo mengaku tidak mau mencegah masyarakat ikut menyumbang pembangunan gedung baru lembaga ad hoc ini. "Tapi sebagai pimpinan DPR saya mendukung kalau kemudian ada ikhtiar dari masyarakat, tapi juga harus ada ijin dari Dinas Sosial. Atau yang terakhir kita beri keistimewaan," tukasnya.
Namun jika pengajuan pembangunan gedung KPK yang baru disetujui, secara otomatis peremajaan gedung DPR juga harus disetujui. "Mestinya kalau gedung KPK disetujui, pengajuan gedung DPR juga harus disetujui. Kalau untuk kepentingan besar ya tidak ada keistimewaan," pungkasnya. (san)
"Kalau memang akan ditutupi dengan iuran masyarakat, saya nanti akan ikut menyumbang," ujar Wakil Ketua DPR Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2012).
Kendati begitu, Priyo mengaku, gerakan yang digalang KPK untuk menyindir Komisi III DPR itu bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan pembangunan gedung baru KPK. "Solusinya adalah apakah harus ada persetujuan istimewa anggaran mengenai itu," terangnya.
Ditambahkan Priyo, tidak hanya KPK, anggaran gedung DPR juga ditunda demi efisiensi keuangan negara. Demikian pula dengan beberapa kantor pemerintahan juga tunda demi efisiensi.
"Pertanyaannya, apakah KPK kemudian kita istimewakan? Itu bisa terjadi kalau Komisi III dengan Menkeu setuju itu, atau solusi lain, gedung-gedung pemerintah yang kosong dipindahkan atau diubah," jelasnya.
Sebagai pimpinan, Priyo mengaku tidak mau mencegah masyarakat ikut menyumbang pembangunan gedung baru lembaga ad hoc ini. "Tapi sebagai pimpinan DPR saya mendukung kalau kemudian ada ikhtiar dari masyarakat, tapi juga harus ada ijin dari Dinas Sosial. Atau yang terakhir kita beri keistimewaan," tukasnya.
Namun jika pengajuan pembangunan gedung KPK yang baru disetujui, secara otomatis peremajaan gedung DPR juga harus disetujui. "Mestinya kalau gedung KPK disetujui, pengajuan gedung DPR juga harus disetujui. Kalau untuk kepentingan besar ya tidak ada keistimewaan," pungkasnya. (san)
()
