Perbaikan kinerja SBY solusi bagi Demokrat
Rabu, 20 Juni 2012 - 08:26 WIB
Perbaikan kinerja SBY solusi bagi Demokrat
A
A
A
Sindonews.com – Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dinilai lebih dominan menjadi penyebab terpuruknya elektabilitas Partai Demokrat, ketimbang sejumlah kasus hukum terkait mantan kadernya, seperti M Nazaruddin.
Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyatakan persepsi publik yang kecewa dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan problem mendasar yang membuat performa politik Partai Demokrat merosot. Hal lainnya adalah dinamika internal parpol berlambang mercy tersebut dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, yang terpusat pada mantan bendahara umum Demokrat, M Nazaruddin.
"Bagaimanapun, Partai Demokrat dan SBY adalah satu paket yang selalu dibaca secara bersamaan. Jika kinerja SBY tidak memuaskan, tentu akan berdampak pada turunnya elektabilitas Partai Demokrat. Begitu pun sebaliknya," kata Gun Gun di Jakarta, Selasa 19 Juni 2012.
Dia mengingatkan, posisi SBY selaku pimpinan dewan pembina, dewan kehormatan, dan majelis tinggi sangat sentral di Partai Demokrat. Politik figur Partai Demokrat sangat identik dengan SBY sebagai konsekuensi posisi mantan menkopolkam itu yang menjadi ikon, sekaligus sosok di puncak hierarki otoritas partai.
"Jadi sangat wajar, jika menurunnya citra SBY menyumbang besar pada turunnya kepercayaan publik pada Demokrat. Karena itu, perbaikan kinerja pemerintahan SBY akan memberi dampak positif yang sangat signifikan terhadap elektabilitas Demokrat ke depan," tegas Gun Gun.
Dia melanjutkan, hingga kini berbagai parpol di Indonesia termasuk Partai Demokrat belum mampu mentransformasikan politik figur pada penguatan institusi politik partai. Karena itu, naik turunnya citra figur yang diidentikkan dengan partai akan sangat memengaruhi citra partai itu sendiri.
Diberitakan sebelumnya, elektabilitas Partai Demokrat dalam beberapa hasil survei terus anjlok. Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di urutan ketiga dengan dukungan 11,3%.
Sebagaimana dipaparkan LSI, salah satu penyebab menurunnya elektabilitas Demokrat adalah kinerja Presiden SBY yang gagal menjalankan pemerintahan yang efektif.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, SBY selaku presiden tidak bisa dipisahkan dengan posisinya yang juga penentu di Demokrat selaku ketua dewan pembina.
"Maka buruknya kinerja SBY memengaruhi tingkat elektabilitas partai," jelasnya.
Menurut dia, buruknya kinerja pemerintahan SBY disebabkan dua faktor, yaitu karakter kepemimpinan SBY yang lemah dan manajemen pemerintahan yang buruk. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang sering bertentangan dengan kehendak publik.
Tuntaskan konflik internal
Analis politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya melihat disebut-sebutnya sejumlah nama kader Demokrat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat M Nazaruddin, tidak bisa dianggap sebagai variabel tunggal penyebab merosotnya elektabilitas. Cara kader dalam menghadapi persoalan ini justru menjadi faktor utama degradasi partai, lantaran publik melihat para elite dan kader hanya sibuk memanfaatkan momentum untuk saling menjatuhkan.
"Semua partai pernah dan sedang menghadapi kasus hukum dan ternyata bisa bertahan. Jadi, manuver kader sebagai imbas belum tuntasnya pertarungan pascakongres yang justru membuat Demokrat terpuruk," terangnya.
Dia juga menilai, secara organisasi, Demokrat gagap menghadapi persoalan hukum ini karena belum memiliki mekanisme modern dan sistematis dalam menghadapi dan menyelesaikannya.
Semua bergantung dan terpusat pada satu sosok, yakni SBY. Hal ini berdampak pada konsolidasi yang tidak jalan, soliditas terpecah belah, dan mesin politik tidak bisa kerja. Karena itu, Yunarto menyarankan agar Demokrat segera menuntaskan konflik internal.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, selain bekerja keras mendukung pemerintahan Presiden SBY untuk meningkatkan kinerjanya, para kader Demokrat juga diarahkan untuk semakin berkonsentrasi penuh melaksanakan berbagai agenda yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Para kader Demokrat, lanjut dia, juga harus terus menjaga soliditas dan kekompakan di internal partai dalam menghadapi beragam dinamika. Dengan begitu, masyarakat tidak akan lagi melihat Demokrat sebagai partai yang berkonflik, tetapi sebuah organisasi yang memang mampu bekerja dengan baik untuk rakyat.
"Semua jajaran Demokrat pun perlu terus mensosialisasikan capaian positif dan kinerja bagus pemerintah, partai, maupun para kader kepada masyarakat luas," tegasnya.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini juga bertekad akan terus mendorong peningkatan prestasi Demokrat dalam kompetisi politik lokal atau pilkada. Semakin banyak kader yang berhasil memenangi pilkada, kian kuat pula basis dan jaringan politik Demokrat di daerah.
"Jadi, jika hasil survei menunjukkan penurunan elektabilitas, yang harus kami lakukan tentu semakin rajin bekerja. Masih ada waktu dan kesempatan untuk mengangkat kembali elektabilitas Demokrat," tandasnya. (lil)
Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyatakan persepsi publik yang kecewa dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan problem mendasar yang membuat performa politik Partai Demokrat merosot. Hal lainnya adalah dinamika internal parpol berlambang mercy tersebut dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, yang terpusat pada mantan bendahara umum Demokrat, M Nazaruddin.
"Bagaimanapun, Partai Demokrat dan SBY adalah satu paket yang selalu dibaca secara bersamaan. Jika kinerja SBY tidak memuaskan, tentu akan berdampak pada turunnya elektabilitas Partai Demokrat. Begitu pun sebaliknya," kata Gun Gun di Jakarta, Selasa 19 Juni 2012.
Dia mengingatkan, posisi SBY selaku pimpinan dewan pembina, dewan kehormatan, dan majelis tinggi sangat sentral di Partai Demokrat. Politik figur Partai Demokrat sangat identik dengan SBY sebagai konsekuensi posisi mantan menkopolkam itu yang menjadi ikon, sekaligus sosok di puncak hierarki otoritas partai.
"Jadi sangat wajar, jika menurunnya citra SBY menyumbang besar pada turunnya kepercayaan publik pada Demokrat. Karena itu, perbaikan kinerja pemerintahan SBY akan memberi dampak positif yang sangat signifikan terhadap elektabilitas Demokrat ke depan," tegas Gun Gun.
Dia melanjutkan, hingga kini berbagai parpol di Indonesia termasuk Partai Demokrat belum mampu mentransformasikan politik figur pada penguatan institusi politik partai. Karena itu, naik turunnya citra figur yang diidentikkan dengan partai akan sangat memengaruhi citra partai itu sendiri.
Diberitakan sebelumnya, elektabilitas Partai Demokrat dalam beberapa hasil survei terus anjlok. Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di urutan ketiga dengan dukungan 11,3%.
Sebagaimana dipaparkan LSI, salah satu penyebab menurunnya elektabilitas Demokrat adalah kinerja Presiden SBY yang gagal menjalankan pemerintahan yang efektif.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, SBY selaku presiden tidak bisa dipisahkan dengan posisinya yang juga penentu di Demokrat selaku ketua dewan pembina.
"Maka buruknya kinerja SBY memengaruhi tingkat elektabilitas partai," jelasnya.
Menurut dia, buruknya kinerja pemerintahan SBY disebabkan dua faktor, yaitu karakter kepemimpinan SBY yang lemah dan manajemen pemerintahan yang buruk. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang sering bertentangan dengan kehendak publik.
Tuntaskan konflik internal
Analis politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya melihat disebut-sebutnya sejumlah nama kader Demokrat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat M Nazaruddin, tidak bisa dianggap sebagai variabel tunggal penyebab merosotnya elektabilitas. Cara kader dalam menghadapi persoalan ini justru menjadi faktor utama degradasi partai, lantaran publik melihat para elite dan kader hanya sibuk memanfaatkan momentum untuk saling menjatuhkan.
"Semua partai pernah dan sedang menghadapi kasus hukum dan ternyata bisa bertahan. Jadi, manuver kader sebagai imbas belum tuntasnya pertarungan pascakongres yang justru membuat Demokrat terpuruk," terangnya.
Dia juga menilai, secara organisasi, Demokrat gagap menghadapi persoalan hukum ini karena belum memiliki mekanisme modern dan sistematis dalam menghadapi dan menyelesaikannya.
Semua bergantung dan terpusat pada satu sosok, yakni SBY. Hal ini berdampak pada konsolidasi yang tidak jalan, soliditas terpecah belah, dan mesin politik tidak bisa kerja. Karena itu, Yunarto menyarankan agar Demokrat segera menuntaskan konflik internal.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, selain bekerja keras mendukung pemerintahan Presiden SBY untuk meningkatkan kinerjanya, para kader Demokrat juga diarahkan untuk semakin berkonsentrasi penuh melaksanakan berbagai agenda yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Para kader Demokrat, lanjut dia, juga harus terus menjaga soliditas dan kekompakan di internal partai dalam menghadapi beragam dinamika. Dengan begitu, masyarakat tidak akan lagi melihat Demokrat sebagai partai yang berkonflik, tetapi sebuah organisasi yang memang mampu bekerja dengan baik untuk rakyat.
"Semua jajaran Demokrat pun perlu terus mensosialisasikan capaian positif dan kinerja bagus pemerintah, partai, maupun para kader kepada masyarakat luas," tegasnya.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini juga bertekad akan terus mendorong peningkatan prestasi Demokrat dalam kompetisi politik lokal atau pilkada. Semakin banyak kader yang berhasil memenangi pilkada, kian kuat pula basis dan jaringan politik Demokrat di daerah.
"Jadi, jika hasil survei menunjukkan penurunan elektabilitas, yang harus kami lakukan tentu semakin rajin bekerja. Masih ada waktu dan kesempatan untuk mengangkat kembali elektabilitas Demokrat," tandasnya. (lil)
()
