Rakyat kecewa terhadap negara

Sindonews.com – Maraknya kerusuhan, bentrokan, dan konflik sosial disebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap negara. Rakyat merasakan ketidakadilan sosial. Akibatnya, ada rasa frustrasi yang terbentuk di kalangan masyarakat kelas bawah.

Sosiolog dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Didi Turmudzi mengatakan, rasa frustrasi sosial itu berubah menjadi amarah dan nafsu untuk saling menyakiti. "Mereka turun ke jalan dengan penuh emosi. Mereka saling membunuh satu sama lain, ini karena ketidakhadiran negara," ujarnya kepada SINDO saat dihubungi di Jakarta, Selasa 19 Juni 2012.

Menurutnya, negara membiarkan masyarakat terbelenggu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Rakyat mengalami tekanan hidup luar biasa. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan negara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bermain dan memiliki kepentingan. Hal itu berujung pada berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan yang hampir masif dilakukan. Sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Arizal Mutakhir menilai sumber pemicu konflik horizontal adalah ketidakadilan ekonomi dan politik.

Hal itu diperparah dengan tidak berpihaknya pemerintah terhadap rakyat. "Akibat ketidakjelasan ini, rakyat juga tidak tahu harus ke mana mereka mempertanyakan nasibnya. Rakyat jadi berbuat sendiri-sendiri," ucap Arizal.

Masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap konflik horizontal. Pada Minggu 17 Juni 2012 dan Senin 18 Juni 2012, empat bentrokan yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan aparat terjadi di empat tempat berbeda di Tanah Air.

Dua orang menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Bentrokan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan Rejang Lebong, Bengkulu. Dua bentrokan lain terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang melibatkan dua kelompok mahasiswa Fakultas Seni dan Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) serta bentrokan antarwarga di Mimika, Papua.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, polisi sudah memeriksa 32 orang terkait kerusuhan di Batam. "Saat ini dalam pemeriksaan di Polres Balerang. Mudah-mudahan nanti bisa ditentukan berapa yang bisa ditahan dan berapa yang akan dipulangkan," papar Saud.

Saud menjelaskan, kerusuhan ini dipicu persoalan keperdataan antara dua perusahaan, PT HE dan PT LE. Kedua perusahaan itu memperebutkan lahan seluas 3,7 hektare.

Lagi, Bentrok Terjadi

Sementara itu, konflik perebutan lahan antara warga lima RT, Kelurahan Sukodadi, Sukarame, Palembang dengan aparat TNI AU, 19 Juni 2012 kemarin berujung bentrok. Akhirnya perwakilan warga bertemu dengan TNI AU. Berdasarkan pertemuan kedua belah pihak, lahan sengketa dinyatakan status quo sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Komandan Lanud Palembang Letkol Pnb Adam Suharto menjelaskan, pihaknya hanya mencabut tanaman untuk menata kembali lahan milik TNI AU yang selama ini dipakai warga. "Dulu tidak ada kebun di situ. Namun karena banyak yang tidak punya lahan makanya kita izinkan warga menanam di situ, Oktober kemarin, asalkan ada izin. Tapi sampai hari ini (19 Juni 2012) warga hanya menanam begitu saja, tidak ada izin. Sudah kita peringatkan tidak diindahkan, malah mereka bilang cabut saja, makanya kita cabut," jelas Adam.

Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) mencatat, konflik agraria setiap tahun terus meningkat tajam. "Sejak Januari 2012 hingga Juni 2012, kami mencatat sedikitnya ada 101 konflik agraria dengan luas areal yang diperebutkan 377.159 hektare," kata Ketua DPN Repdem Bidang Penggalangan Tani Sidik Suhada. (lil)