Penggunaan anggaran di Papua tak efektif
Sabtu, 16 Juni 2012 - 16:03 WIB
Penggunaan anggaran di Papua tak efektif
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah telah menganggarkan dana cukup besar untuk pembangunan di Papua. Setidaknya, Rp40 triliun per tahun dikucurkan melalui unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun, diakui aktivitas pemerintahan di Papua tidak berjalan efektif.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, 80 persen pemerintahan baik di tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi tidak berjalan efektif.
"Sehingga dana Rp40 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat sia-sia dan nyaris tidak memberikan dampak dalam prses pembangunan dan perubahan di Papua. Lalu dana itu lari ke mana kita tidak tahu," ujarnya dalam acara diskusi polemik Sindo Radio dengan tajuk "Papua yang Tak Kunjung Reda"di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012).
Sementara itu, peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetauan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth menambahkan, dampak lain ditimbulkan dari lemahnya aktifitas pemerintahan membuat masyarakat Papua terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan lebih percaya dengan kepala suku.
"Lebih berkiblat ke kepala suku, sehingga mudah terprovokasi oleh kepala suku. Jadi Konflik mudah pecah," terangnya.(lin)
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, 80 persen pemerintahan baik di tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi tidak berjalan efektif.
"Sehingga dana Rp40 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat sia-sia dan nyaris tidak memberikan dampak dalam prses pembangunan dan perubahan di Papua. Lalu dana itu lari ke mana kita tidak tahu," ujarnya dalam acara diskusi polemik Sindo Radio dengan tajuk "Papua yang Tak Kunjung Reda"di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012).
Sementara itu, peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetauan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth menambahkan, dampak lain ditimbulkan dari lemahnya aktifitas pemerintahan membuat masyarakat Papua terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan lebih percaya dengan kepala suku.
"Lebih berkiblat ke kepala suku, sehingga mudah terprovokasi oleh kepala suku. Jadi Konflik mudah pecah," terangnya.(lin)
()
