Densus 88 tangani kekerasan di Papua?
Sabtu, 16 Juni 2012 - 11:56 WIB
Densus 88 tangani kekerasan di Papua?
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) menangkap gelagat elit Polri mengintensifkan peranan Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror untuk menangani gejolak di Papua.
Indikasi ini terlihat dari upaya kepolisian menjadikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Tito Karnavia sebagai Kapolda Papua.
Jika benar ada upaya itu, maka IPW dengan tegas menoak. "Sebab persoalan Papua bukanlah masalah terorisme tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan," tegas Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane melalui rilis kepada Sindonews Sabtu (16/5/2012).
Jika gagasan itu benar dilaksanakan, IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata.
Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini kata Neta, adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. "Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," ujarnya.
Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Era DOM Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua.
Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yang ujung-ujungnya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.
"IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti tapi dicarikan figur yg mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua," ujarnya.(lin)
Indikasi ini terlihat dari upaya kepolisian menjadikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Tito Karnavia sebagai Kapolda Papua.
Jika benar ada upaya itu, maka IPW dengan tegas menoak. "Sebab persoalan Papua bukanlah masalah terorisme tapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang berkepanjangan," tegas Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane melalui rilis kepada Sindonews Sabtu (16/5/2012).
Jika gagasan itu benar dilaksanakan, IPW khawatir Papua akan menjadi Daerah Operasi Densus 88. Artinya akan terjadi penanganan keamanan dengan pola represif, yang mengedepankan penggunaan senjata.
Padahal yang dibutuhkan Papua saat ini kata Neta, adalah pola-pola penanganan yang persuasif, dialogis, dan pendekatan sosial. "Polri harus mengedepankan dan memaksimalkan peranan Bimas dan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi situasi," ujarnya.
Jika Polri memaksimalkan Densus 88 dan Papua dijadikan Daerah Operasi Densus, IPW khawatir akan terjadi perlawan sengit dari rakyat Papua. Era DOM Timtim versi baru pun akan terjadi di Papua.
Situasi ini bukan mustahil akan dimanfaatkan pihak asing untuk memberi dukungan maksimal pada potensi kekuatan sparatis di Papua, yang ujung-ujungnya Papua akan lepas dari NKRI seperti era Timtim.
"IPW sepakat Kapolda Papua sekarang harus diganti tapi dicarikan figur yg mampu mengkonsolidasikan kepolisian Papua, memaksimalkan Bimas dan intelijen serta aktif membangun dialog dengan masyarakat Papua," ujarnya.(lin)
()
