Mayoritas fraksi dorong pilkada serentak
Mayoritas fraksi dorong pilkada serentak
A
A
A
Sindonews.com – Mayoritas fraksi di DPR menyatakan mendukung usulan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arif Wibowo mengatakan, dengan pelaksanaan pilkada serentak, efisiensi anggaran dapat dicapai. Meski demikian, dia meminta agar usulan tersebut dilakukan secara bertahap.
Sebab, usulan itu tidak akan bisa dilaksanakan terhadap sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang berdekatan waktu pilkadanya. "Untuk merealisasikan usulan tersebut dibutuhkan waktu hingga tahun 2019 baru bisa serentak secara nasional, itu pun jika dilakukan dengan mekanisme yang sama," ungkap Arif saat dihubungi di Jakarta, Kamis 14 Juni 2012.
Hal senada diungkapkan anggota Panja lainnya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Malik Haramain. Menurut dia, sudah seharusnya pilkada dilaksanakan serentak. "PKB mendukung sepenuhnya dan akan mendorong agar klausul pilkada serentak ini dimasukkan dalam RUU Pilkada," tandas Ketua DPP PKB itu.
Anggota Komisi II DPR tersebut mengatakan, sebagai langkah awal yang memungkinkan, pilkada serentak dapat dimulai di tiap provinsi terlebih dulu. Sebab, jika diberlakukan secara nasional, tidak mudah melakukannya. Karena, di tiap daerah masa jabatan kepala daerah berbeda-beda dan letak geografis cukup berpengaruh.
Usulan tersebut juga mendapatkan respons positif dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sekjen Partai Nasdem Ahmad Rofiq mengatakan, dengan penyelenggaraan pilkada serentak, pendanaan akan semakin efisien dan demokrasi semakin terkonsolidasi.
"Nasdem mendukung rencana itu. Positif karena demokrasi bagi Nasdem bukan hanya pilkada tiap hari, tapi menuntaskan pekerjaan kerakyatan itu yang utama," kata Rofiq. (lil)
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arif Wibowo mengatakan, dengan pelaksanaan pilkada serentak, efisiensi anggaran dapat dicapai. Meski demikian, dia meminta agar usulan tersebut dilakukan secara bertahap.
Sebab, usulan itu tidak akan bisa dilaksanakan terhadap sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang berdekatan waktu pilkadanya. "Untuk merealisasikan usulan tersebut dibutuhkan waktu hingga tahun 2019 baru bisa serentak secara nasional, itu pun jika dilakukan dengan mekanisme yang sama," ungkap Arif saat dihubungi di Jakarta, Kamis 14 Juni 2012.
Hal senada diungkapkan anggota Panja lainnya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Malik Haramain. Menurut dia, sudah seharusnya pilkada dilaksanakan serentak. "PKB mendukung sepenuhnya dan akan mendorong agar klausul pilkada serentak ini dimasukkan dalam RUU Pilkada," tandas Ketua DPP PKB itu.
Anggota Komisi II DPR tersebut mengatakan, sebagai langkah awal yang memungkinkan, pilkada serentak dapat dimulai di tiap provinsi terlebih dulu. Sebab, jika diberlakukan secara nasional, tidak mudah melakukannya. Karena, di tiap daerah masa jabatan kepala daerah berbeda-beda dan letak geografis cukup berpengaruh.
Usulan tersebut juga mendapatkan respons positif dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sekjen Partai Nasdem Ahmad Rofiq mengatakan, dengan penyelenggaraan pilkada serentak, pendanaan akan semakin efisien dan demokrasi semakin terkonsolidasi.
"Nasdem mendukung rencana itu. Positif karena demokrasi bagi Nasdem bukan hanya pilkada tiap hari, tapi menuntaskan pekerjaan kerakyatan itu yang utama," kata Rofiq. (lil)
()
Explore More