Komisi II: Kepala BPN akan diganti
Selasa, 12 Juni 2012 - 20:42 WIB
Komisi II: Kepala BPN akan diganti
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto segera diganti. Joyo dinilai gagal sebagai kepala BPN karena terbukti banyak muncul kasus dan konflik tanah.
Ketika dikonfirmasi kabar pergantian Joyo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo membenarkan kabar rencana pergantian Kepala BPN itu.
Namun diakuinya, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya dengernya sudah lama kalau mau diganti, tapi eksekusinya belum tahu kapan," ujar Ganjar di DPR, Jakarta, Selasa (12/6/2012).
Soal pergantian Kepala BPN, menurut Ganjar menjadi hak prerogatif presiden.
Dijelaskan Ganjar, selama Joyo memimpin banyak kasus tanah yang tidak diselesaikan secara tuntas. Maka itu BPN perlu di evaluasi. "Ya memang banyak komplain yang masuk ke kita yang tidak pernah selesai konflik tanah yang selalu ada persoalan dan administrasi yang tidak berjalan dengan baik," ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Bahkan, sebagai bentuk protes, Komisi II pernah melayangkan surat ke presiden agar mengevaluasi BPN baik secara kinerja ataupun administratif.
"DPR menyurati presiden untuk mengevaluasi pengelolaan managemen di BPN," tukasnya.(lin)
Ketika dikonfirmasi kabar pergantian Joyo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo membenarkan kabar rencana pergantian Kepala BPN itu.
Namun diakuinya, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya dengernya sudah lama kalau mau diganti, tapi eksekusinya belum tahu kapan," ujar Ganjar di DPR, Jakarta, Selasa (12/6/2012).
Soal pergantian Kepala BPN, menurut Ganjar menjadi hak prerogatif presiden.
Dijelaskan Ganjar, selama Joyo memimpin banyak kasus tanah yang tidak diselesaikan secara tuntas. Maka itu BPN perlu di evaluasi. "Ya memang banyak komplain yang masuk ke kita yang tidak pernah selesai konflik tanah yang selalu ada persoalan dan administrasi yang tidak berjalan dengan baik," ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Bahkan, sebagai bentuk protes, Komisi II pernah melayangkan surat ke presiden agar mengevaluasi BPN baik secara kinerja ataupun administratif.
"DPR menyurati presiden untuk mengevaluasi pengelolaan managemen di BPN," tukasnya.(lin)
()
