Politik biaya tinggi harus diminimalkan
Selasa, 12 Juni 2012 - 07:37 WIB
Politik biaya tinggi harus diminimalkan
A
A
A
Sindonews.com - Politik berbiaya tinggi yang muncul selama pelaksanaan pemilu dinilai telah menimbulkan banyak mudarat dan memunculkan kasus korupsi. Karena itu, politik berbiaya tinggi ini harus diminimalkan dalam Pemilu 2014.
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, selama ini kesadaran untuk menciptakan sistem politik berbiaya murah belum ada di benak pikiran para pelaku politik. Sebab, tingginya biaya politik di Indonesia ini justru sebagian besar disebabkan pola yang diterapkan pelaku politik.
"Karena itu, pola dan perilaku pelaku politik harus diubah dengan mulai menerapkan politik berbiaya murah," ungkap Hajriyanto di Jakarta, Senin 11 Juni 2012 kemarin.
Solusi lain yang bisa ditempuh, menurut dia, adalah dengan kampanye dibiayai negara. Sebab, dengan dibiayai APBN, kontrolnya akan lebih mudah.
"Pertanggungjawaban penggunaan APBN menurut UUD 45 Pasal 23A harus terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hasilnya, kontrolnya akan lebih mudah dan memungkinkan. Hukum keuangan negara akan berlaku di sana," tandasnya.
Bahkan, ujarnya, partai politik pun sebaiknya didanai dengan APBN daripada dengan menyimpangkan APBN secara sembunyi-sembunyi. Menurut dia, dengan didanai APBN, ancamannya juga harus keras ataupun langsung bisa dengan penalti membubarkan partai. (san)
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, selama ini kesadaran untuk menciptakan sistem politik berbiaya murah belum ada di benak pikiran para pelaku politik. Sebab, tingginya biaya politik di Indonesia ini justru sebagian besar disebabkan pola yang diterapkan pelaku politik.
"Karena itu, pola dan perilaku pelaku politik harus diubah dengan mulai menerapkan politik berbiaya murah," ungkap Hajriyanto di Jakarta, Senin 11 Juni 2012 kemarin.
Solusi lain yang bisa ditempuh, menurut dia, adalah dengan kampanye dibiayai negara. Sebab, dengan dibiayai APBN, kontrolnya akan lebih mudah.
"Pertanggungjawaban penggunaan APBN menurut UUD 45 Pasal 23A harus terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hasilnya, kontrolnya akan lebih mudah dan memungkinkan. Hukum keuangan negara akan berlaku di sana," tandasnya.
Bahkan, ujarnya, partai politik pun sebaiknya didanai dengan APBN daripada dengan menyimpangkan APBN secara sembunyi-sembunyi. Menurut dia, dengan didanai APBN, ancamannya juga harus keras ataupun langsung bisa dengan penalti membubarkan partai. (san)
()
