Demokrat: Tidak perlu Pansus Hambalang
Jum'at, 08 Juni 2012 - 10:35 WIB
Demokrat: Tidak perlu Pansus Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hambalang untuk mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan pusat olahraga di bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dinilai tidak perlu. Pasalnya, kasus Hambalang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Panitia Kerja (Panja) Hambalang di Komisi III DPR.
Kini keduanya, tengah mengusut adanya dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat sekaligus menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
"Hambalang sudah ditangani KPK dan sudah bekerja. Selain itu sudah ada panja dan KPK, itu sudah cukup. Tidak perlu pansus," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2012).
Menurut Saan, pansus dapat dibentuk kalau Panja Hambalang tidak bekerja lagi. Namun diingatkannya, meski pansus hak konstitusional DPR, bukan berarti DPR bisa serta-merta melakukan apa saja.
Anggota Komisi III DPR ini meminta kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi Panja Hambalang bekerja secara maksimal terlebih dulu.
"Sekarang berikan waktu panja bekerja, BPK juga sudah mengaudit. Biarkan saja dulu, tanpa perlu membentuk pansus," terangnya. (san)
Kini keduanya, tengah mengusut adanya dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat sekaligus menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
"Hambalang sudah ditangani KPK dan sudah bekerja. Selain itu sudah ada panja dan KPK, itu sudah cukup. Tidak perlu pansus," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2012).
Menurut Saan, pansus dapat dibentuk kalau Panja Hambalang tidak bekerja lagi. Namun diingatkannya, meski pansus hak konstitusional DPR, bukan berarti DPR bisa serta-merta melakukan apa saja.
Anggota Komisi III DPR ini meminta kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi Panja Hambalang bekerja secara maksimal terlebih dulu.
"Sekarang berikan waktu panja bekerja, BPK juga sudah mengaudit. Biarkan saja dulu, tanpa perlu membentuk pansus," terangnya. (san)
()
