Demokrat bantah, rapat Setgab bahas interpelasi
A
A
A
Sindonews.com - Rencana interpelasi DPR soal pemberian grasi lima tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby ditanggapi serius oleh Partai Demokrat.
Partai binaan Presiden SBY inipun, belum lama ini langsung menggelar rapat internal diikuti seluruh partai politik (parpol) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
Namun ketika dikonfirmasi Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Alie Assegaf menampik, rapat itu terkait rencana interpelasi DPR.
"Pertemuan Setgab itu rutin, bukan merupakan pertemuan luar biasa, kami membahas isu politik, dan agenda Setgab, kalau ada yang berbicara satu hal dan lain-lain itu biasa," ujarnya, di Gedung DPR Selasa (5/6/2012).
Mantan staf khusus Ani Yudhoyono itu, mengatakan, tidak ada pembahasan secara khusus soal pemberian keringanan hukuman terhadap Corby. Namun banyak hal yang dibahas dalam rapat itu. "Jadi bukan khusus membahas itu," tukasnya.
Pada kesempatan itu dia juga mengakui Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ditegaskan olehnya, kehadiran Amir Syamsudin dalam rapat itu dalam kapasitasnya sebagai kader Partai Demokrat.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, mengenai sanksi terhadap partai koalisi jika mendukung rencana interpelasi itu, dirinya tidak menjawab secara spesifik. "Ini bukan dukung-mendukung tapi ini hak Presiden," tukasnya.(lin)
Partai binaan Presiden SBY inipun, belum lama ini langsung menggelar rapat internal diikuti seluruh partai politik (parpol) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
Namun ketika dikonfirmasi Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Alie Assegaf menampik, rapat itu terkait rencana interpelasi DPR.
"Pertemuan Setgab itu rutin, bukan merupakan pertemuan luar biasa, kami membahas isu politik, dan agenda Setgab, kalau ada yang berbicara satu hal dan lain-lain itu biasa," ujarnya, di Gedung DPR Selasa (5/6/2012).
Mantan staf khusus Ani Yudhoyono itu, mengatakan, tidak ada pembahasan secara khusus soal pemberian keringanan hukuman terhadap Corby. Namun banyak hal yang dibahas dalam rapat itu. "Jadi bukan khusus membahas itu," tukasnya.
Pada kesempatan itu dia juga mengakui Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ditegaskan olehnya, kehadiran Amir Syamsudin dalam rapat itu dalam kapasitasnya sebagai kader Partai Demokrat.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, mengenai sanksi terhadap partai koalisi jika mendukung rencana interpelasi itu, dirinya tidak menjawab secara spesifik. "Ini bukan dukung-mendukung tapi ini hak Presiden," tukasnya.(lin)
()