Mendagri minta KPUD DKI selesaikan kisruh DPT
Mendagri minta KPUD DKI selesaikan kisruh DPT
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyerahkan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.
"Kita tidak bisa pastikan, yang melakukan verifikasi itu KPU," ujar Gamawan di Istana Negara Jakarta, Senin (4/6/2012).
Gamawan menjelaskan, Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) sudah masuk ke KPU sebelum e-KTP rampung. Sehingga, data e-KTP tidak bisa dijadikan rujukan untuk DPT. Tapi, data itu bisa dijadikan pembanding.
"Karena DP4 itu masuk sebelum selesai e-KTP. Sebelum masuk, e-KTP masuk dulu, jadi tidak dikaitkan dengan e-KTP itu. Tapi e-KTP bisa menjadi pembanding tadi. Yang paling penting itu, verifikasi dari KPU DKI," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, KPU DKI sudah menghapus 800 ribu DPT bermasalah. Namun hal itu masih dianggap belum tuntas. "Kan sudah dihapus 800 ribu, dan itu masih dianggap masih tinggi, tapi saya serahkan ke KPU," tutupnya.
Sebelumnya, lima pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta menolak jumlah DPT. Hal itu karena sejumlah calon banyak menemukan dugaan pemilih fiktif atau identitas ganda yang jumlahnya sekira 900 ribu hingga 1,4 juta. Dengan begitu, para pasangan calon meminta penetapan DPT ditunda. (san)
"Kita tidak bisa pastikan, yang melakukan verifikasi itu KPU," ujar Gamawan di Istana Negara Jakarta, Senin (4/6/2012).
Gamawan menjelaskan, Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) sudah masuk ke KPU sebelum e-KTP rampung. Sehingga, data e-KTP tidak bisa dijadikan rujukan untuk DPT. Tapi, data itu bisa dijadikan pembanding.
"Karena DP4 itu masuk sebelum selesai e-KTP. Sebelum masuk, e-KTP masuk dulu, jadi tidak dikaitkan dengan e-KTP itu. Tapi e-KTP bisa menjadi pembanding tadi. Yang paling penting itu, verifikasi dari KPU DKI," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, KPU DKI sudah menghapus 800 ribu DPT bermasalah. Namun hal itu masih dianggap belum tuntas. "Kan sudah dihapus 800 ribu, dan itu masih dianggap masih tinggi, tapi saya serahkan ke KPU," tutupnya.
Sebelumnya, lima pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta menolak jumlah DPT. Hal itu karena sejumlah calon banyak menemukan dugaan pemilih fiktif atau identitas ganda yang jumlahnya sekira 900 ribu hingga 1,4 juta. Dengan begitu, para pasangan calon meminta penetapan DPT ditunda. (san)
()
Explore More