Aliansi taktis tak perlu dilanjutkan
Selasa, 08 Mei 2012 - 09:01 WIB
Aliansi taktis tak perlu dilanjutkan
A
A
A
Sindonews.com - Parpol-parpol anggota koalisi pendukung pemerintah mengingatkan Partai Demokrat agar tak lagi berupaya melanjutkan penggalangan dukungan di parlemen dari Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Gerindra.
Penggalangan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah di parlemen yang disebut aliansi taktis ini sempat mengemuka bulan lalu seiring momentum pengesahan Undang- Undang (UU Pemilu).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Romahurmuziy menyatakan, Demokrat sebaiknya cukup memperkuat koalisi yang sudah ada. “Aliansi untuk kepentingan pembahasan UU tertentu sudah selesai. Demokrat tidak perlu khawatir dan berupaya lebih menggemukkan koalisi. Yang terpenting, perkuat koalisi yang ada saja supaya solid hingga 2014,” katanya.
Menurut dia, koalisi perlu fokus dan berkonsentrasi membahas berbagai isu pembangunan ekonomi pada masa menjelang berakhirnya pemerintahan SBY-Boediono. Pelajaran rapat paripurna angket pajak dan UU Pemilu menunjukkan bahwa kebersamaan tematik lebih menonjol dalam perjalanan politik di DPR.
Kemunculan aliansi taktis di parlemen diawali undangan Partai Demokrat kepada Hanura dan Gerindra untuk menghadiri rapat parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah sehari sebelum sidang paripurna RUU Pemilu pada April lalu. Saat itu Demokrat tidak mengundang Golkar dan PKS.
Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri menilai keberadaan Setgab Koalisi masih dibutuhkan untuk memastikan efektivitas pemerintahan dalam bekerja. “Sistem kita adalah presidensialisme multipartai. Mau tidak mau, suka tidak suka, koalisi harus dibangun untuk mengawal jalannya pemerintahan. Tanpa koalisi, pemerintah akan kesulitan memperoleh dukungan mayoritas dalam pengambilan keputusan di DPR,” ungkap Hanif.
Menurut Hanif, koalisi yang kuat hanya dimungkinkan ketika seluruh anggotanya memiliki kesetaraan, rule of the game yang jelas, dan berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.(lin)
Penggalangan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah di parlemen yang disebut aliansi taktis ini sempat mengemuka bulan lalu seiring momentum pengesahan Undang- Undang (UU Pemilu).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Romahurmuziy menyatakan, Demokrat sebaiknya cukup memperkuat koalisi yang sudah ada. “Aliansi untuk kepentingan pembahasan UU tertentu sudah selesai. Demokrat tidak perlu khawatir dan berupaya lebih menggemukkan koalisi. Yang terpenting, perkuat koalisi yang ada saja supaya solid hingga 2014,” katanya.
Menurut dia, koalisi perlu fokus dan berkonsentrasi membahas berbagai isu pembangunan ekonomi pada masa menjelang berakhirnya pemerintahan SBY-Boediono. Pelajaran rapat paripurna angket pajak dan UU Pemilu menunjukkan bahwa kebersamaan tematik lebih menonjol dalam perjalanan politik di DPR.
Kemunculan aliansi taktis di parlemen diawali undangan Partai Demokrat kepada Hanura dan Gerindra untuk menghadiri rapat parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah sehari sebelum sidang paripurna RUU Pemilu pada April lalu. Saat itu Demokrat tidak mengundang Golkar dan PKS.
Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri menilai keberadaan Setgab Koalisi masih dibutuhkan untuk memastikan efektivitas pemerintahan dalam bekerja. “Sistem kita adalah presidensialisme multipartai. Mau tidak mau, suka tidak suka, koalisi harus dibangun untuk mengawal jalannya pemerintahan. Tanpa koalisi, pemerintah akan kesulitan memperoleh dukungan mayoritas dalam pengambilan keputusan di DPR,” ungkap Hanif.
Menurut Hanif, koalisi yang kuat hanya dimungkinkan ketika seluruh anggotanya memiliki kesetaraan, rule of the game yang jelas, dan berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.(lin)
()
