Momen pencapresan Ical belum tepat

Sindonews.com – Rencana DPP Partai Golkar mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie (Ical), sebagai calon presiden (capres) dinilai belum strategis bagi parpol berlambang beringin tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila) Ariska Warganegara menerangkan,dalam strategi politik,pengusungan tokoh menjadi capres bertujuan menaikkan perolehan suara pemilu legislatif.“Adanya capres adalah untuk menyatukan tujuan sehingga seluruh jajaran partai solid bekerja.Tapi mencapreskan Ical belum strategis karena elektabilitas dan citranya belum memuaskan bahkan rendah sekali,” papar Ariska kepada SINDO.

Dia mengingatkan agar Ical kembali ke kesepakatan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Golkar pada 2011 yakni menunggu hasil rangkaian survei hingga Oktober 2012. “Kalau perlu, kembali lagi ke sistem konvensi plus didukung hasil survei. Kalau pencapresan yang terlalu cepat ini tetap dipaksakan, suara Golkar bisa melorot dan Ical bisa dinilai gagal sebagai ketua umum,” ungkapnya.

Dia pun menilai ancaman musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dari kalangan DPD II Golkar cukup wajar. Apalagi masih banyak tokoh kuat dan potensial di Golkar yang harus dirangkul dan memiliki pengikut loyal. Jika Ical mengabaikan suara DPD II,suara Golkar di daerah-daerah bisa lepas. Kondisi ini bisa dimanfaatkan lawan politik Golkar untuk mengambil keuntungan.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, Rapimnas Khusus Golkar tidak semestinya langsung menetapkan Ical sebagai capres tunggal Golkar.Penetapan capres harus didahului penyusunan mekanisme pencapresan yang dianut sebuah partai sehingga tidak membingungkan konstituennya.“Kalau memakai mekanisme survei, survei semacam apa, dan siapa yang melakukan survei.Ini kan harus dijabarkan detail,”ujarnya.

Syamsuddin menambahkan, jika Golkar memakai survei sebagai salah satu mekanisme, itu harus dijalankan secara konsisten dan diumumkan secara terbuka agar bebas manipulasi. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, pengusungan Ical sebagai capres Golkar sudah sesuai kajian politik yang matang.Pengusungan tersebut juga didasari keputusan kolektif, terutama dari suara akar rumput yakni DPD I.

Karena itu, semakin cepat keputusan itu ditetapkan akan semakin baik bagi Golkar. “Kami sudah buat tagline suara Golkar suara rakyat.Kerja Golkar adalah kerja untuk rakyat. Penegasan bahwa Ical sebagai capres mengacu pada itu juga.Jadi tidak benar kalau Ical ujug-ujug dicalonkan dan elektabilitasnya tidak mendukung. Justru ini desakan dari bawah, ”ungkapnya. Idrus menambahkan, DPP Golkar justru mendapat desakan dari DPD I agar rapimnas dipercepat sehingga mereka bisa bekerja fokus menjelang pemilu legislatif.

Sebagai penerus suara DPD, lanjut Idrus, diputuskanlah percepatan rapimnas. Dalam rapimnas khusus nanti, Ical tidak akan mendominasi. Keputusan soal capres tetap melalui rapat pleno sehingga siapa pun yang ingin maju sebagai capres Golkar bisa bertarung. “Golkar bukan partai yang tertutup.Itu zaman Orde Baru. Justru Golkar membuka diri dan mengikuti kehendak arus bawah,”kilah Idrus.

Di tempat terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NAD Sulaiman Abda menegaskan bahwa tindakan Ketua DPD II Banda Aceh Muntasir Hamid yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi DPD II Golkar sudah berlebihan. “Pernyataannya terlalu vulgar dan jauh dari sopan santun dalam berpolitik dalam memprotes pelaksanaan rapimnas khusus.Apalagi Forum Silaturahmi DPD II tidak dikenal dalam struktur kepartaian. Semua pendapat pribadi,” kata Sulaiman.

Muntasir tidak menganggap serius ancaman sanksi terhadap dirinya. Dia bahkan telah menyiapkan kegiatan roadshow forum ke berbagai daerah untuk menyuarakan penolakan terhadap sistem penetapan capres yang saat ini dilakukan Golkar.

“Yang kami tolak adalah mekanisme pengusungan capres yang tidak jelas dan cenderung memecah belah partai.Jangan memutuskan sepihak secara otoriter,” ungkapnya. (wbs)