Anggaran rapat kabinet mahalkah?
Anggaran rapat kabinet mahalkah?
A
A
A
Sindonews.com - Dalam APBNP 2012, dana rapat kabinet dianggarkan sebesar Rp29,4 miliar. Namun jika rapat kabinet tidak maksimal, maka anggaran tersebut dinilai terlalu besar. "Kalau rapatnya hanya sekedar duduk-duduk saja, beli snack ya kemahalan," ujar anggota Komisi III DPR RI Ganjar Pranowo di Jakarta, Selasa (17/4/2012).
Apabila rapat tersebut diisi dengan berbagai kunjungan presiden atau para menteri ke lokasi sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah, maka nominal itu terbilang tidak besar.
"Jadi, sangat relatif, tidak bisa dikatakan besar atau kecil. Harus dilihat konten rapatnya seperti apa," tuturnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, anggaran rapat kabinet itu sudah tak bisa diubah lagi jumlahnya, karena APBNP 2012 sudah terlanjur disetujui DPR.
Oleh karena itu, anggaran tersebut digunakan untuk apa saja, harus diawasi. DPR akan mengawasi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit.
"Kalau kami biasanya usulan biarkan saja mereka gunakan, yang penting nanti setelah diaudit BPK akan ketahuan untuk apa saja, lalu DPR lakukan pengawasan," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan data mengenai anggaran rapat kabinet di tahun 2012 mencapai Rp29,4 miliar.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menjelaskan anggaran tersebut sedianya akan digunakan untuk sidang kabinet paripurna sebanyak 44 kali yang menelan anggaran Rp3,3 miliar.
Sidang kabinet terbatas 30 kegiatan, sebesar Rp1,1 miliar, rapat terbatas sebanyak 65 kali dianggarkan sebesar Rp3,1 miliar, rapat kerja pemerintah tiga kali sebanyak Rp5,3 miliar, penyelenggaraan Retreat dua kali digelar disediakan dana Rp14,3 miliar,
Presidential Lecture sebanyak tiga kali dengan dana sebesar Rp558 juta dan penyelenggaraan rapat/pertemuan sebanyak 10 kali dengan dana sebesar Rp1,6 miliar.(lin)
Apabila rapat tersebut diisi dengan berbagai kunjungan presiden atau para menteri ke lokasi sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah, maka nominal itu terbilang tidak besar.
"Jadi, sangat relatif, tidak bisa dikatakan besar atau kecil. Harus dilihat konten rapatnya seperti apa," tuturnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, anggaran rapat kabinet itu sudah tak bisa diubah lagi jumlahnya, karena APBNP 2012 sudah terlanjur disetujui DPR.
Oleh karena itu, anggaran tersebut digunakan untuk apa saja, harus diawasi. DPR akan mengawasi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit.
"Kalau kami biasanya usulan biarkan saja mereka gunakan, yang penting nanti setelah diaudit BPK akan ketahuan untuk apa saja, lalu DPR lakukan pengawasan," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan data mengenai anggaran rapat kabinet di tahun 2012 mencapai Rp29,4 miliar.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menjelaskan anggaran tersebut sedianya akan digunakan untuk sidang kabinet paripurna sebanyak 44 kali yang menelan anggaran Rp3,3 miliar.
Sidang kabinet terbatas 30 kegiatan, sebesar Rp1,1 miliar, rapat terbatas sebanyak 65 kali dianggarkan sebesar Rp3,1 miliar, rapat kerja pemerintah tiga kali sebanyak Rp5,3 miliar, penyelenggaraan Retreat dua kali digelar disediakan dana Rp14,3 miliar,
Presidential Lecture sebanyak tiga kali dengan dana sebesar Rp558 juta dan penyelenggaraan rapat/pertemuan sebanyak 10 kali dengan dana sebesar Rp1,6 miliar.(lin)
()
Explore More