Ikuti Demokrat, PKS bantah amankan Menterinya
Kamis, 12 April 2012 - 17:20 WIB
Ikuti Demokrat, PKS bantah amankan Menterinya
A
A
A
Sindonews.com - Dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu terutama soal metode penghitungan suara, Partai Keadilan Sejatera (PKS) bisa dibilang satu suara dengan Partai Demokrat.
Rumornya, apa yang dilakukan PKS demi mengamankan tiga kader PKS yang duduk di kursi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Rumor itu dibantah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq.
"Bukan begitu, PKS keputusannya berbicara substansi, kalkulasi PKS dalam mengambil keputusan murni demi kepentingan nasional dan tidak transaksional, PKS bukan tipe transaksi," tutur Lutfi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012)
Pria yang akrab dipanggil ustad ini juga membantah keras PKS dituding melakukan deal politik dengan fraksi lain soal opsinya seperti ambang batas (parliamentary threshold/PT) empat persen.
"Jadi itu kesepakatan kompromi pimpinan fraksi, untuk mengakomodir partai kecil dan Islam. Sebagian partai besar sepakat merapat ke kecil," jelasnya.
Menurut Lutfi, semua usulan fraksi telah terakomodir bersama partai lain yang diambil melalui forum lobi, kecuali sistem pemilu yang dinginkan PKS tidak lolos. "Yang tidak masuk sistem pemilu, cuma terbuka ke tertutup," tukasnya.
Seperti diketahui, saat dilakukan voting pada sidang paripurna RUU pemilu terkait metode penghitungan suara, PKS satu suara dengan Demokrat disusul PAN, PKB, Hanura, Gerindra dan PPP, dengan opsi A (kuota murni), opti B (divisor webster) dipilih oleh partai PDIP dan Golkar.(lin)
Rumornya, apa yang dilakukan PKS demi mengamankan tiga kader PKS yang duduk di kursi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Rumor itu dibantah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq.
"Bukan begitu, PKS keputusannya berbicara substansi, kalkulasi PKS dalam mengambil keputusan murni demi kepentingan nasional dan tidak transaksional, PKS bukan tipe transaksi," tutur Lutfi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012)
Pria yang akrab dipanggil ustad ini juga membantah keras PKS dituding melakukan deal politik dengan fraksi lain soal opsinya seperti ambang batas (parliamentary threshold/PT) empat persen.
"Jadi itu kesepakatan kompromi pimpinan fraksi, untuk mengakomodir partai kecil dan Islam. Sebagian partai besar sepakat merapat ke kecil," jelasnya.
Menurut Lutfi, semua usulan fraksi telah terakomodir bersama partai lain yang diambil melalui forum lobi, kecuali sistem pemilu yang dinginkan PKS tidak lolos. "Yang tidak masuk sistem pemilu, cuma terbuka ke tertutup," tukasnya.
Seperti diketahui, saat dilakukan voting pada sidang paripurna RUU pemilu terkait metode penghitungan suara, PKS satu suara dengan Demokrat disusul PAN, PKB, Hanura, Gerindra dan PPP, dengan opsi A (kuota murni), opti B (divisor webster) dipilih oleh partai PDIP dan Golkar.(lin)
()
