Dicuekin dua kali, PKS masih ngarep SBY
Rabu, 11 April 2012 - 14:07 WIB
Dicuekin dua kali, PKS masih ngarep SBY
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata masih berharap menjadi anggota koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Padahal anggota Setgab koalisi yang lain sudah tak menganggapnya lagi. Terbukti, PKS sudah dua kali ditinggal dalam rapat Setgab pasca sidang Paripurna BBM dan rapat Setgab terkait RUU Pemilu semalam.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pempinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku tidak mau mempermasalahkannya. Sebab, PKS sudah menganggap urusan dengan Setgab atau koalisi partai pendukung pemerintah selesai.
"Buat kami tidak ada masalah. Kami tidak mau mengomentari masalah diundang atau tidak. Bagi kami, urusan dengan koalisi dan soal dampak BBM ini kita anggap selesai. Kami tidak mau mengomentari soal itu," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Menurut Anis, PKS tidak mau ambil pusing lantaran tidak diundang rapat Setgab semalam terkait RUU pemilu. Sebab, pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang mengikat. "Khusus untuk RUU Pemilu ini, toh nanti masalahnya akan diselesaikan di Paripurna. Dan relatif tidak ada kesepakatan yang akan mengikat siapa pun," tegasnya.
Pertemuan tadi malam, tambah Anis, secara tidak langsung mau bilang bahwa PKS tidak lagi dianggap sebagai anggota koalisi. Namun bagi PKS, hal itu tidak menjadi masalah besar. Sebab, sampai saat ini PKS masih keukeuh menunggu sikap resmi Ketua Setgab SBY.
"Kami tidak mau lagi mengomentari masalah itu. Kami anggap masalah clear. Sikap PKS sudah jelas dari awal bahwa yang kita anggap resmi adalah dari Presiden," terangnya.
Masih kata Anis, kalau voting RUU Paripurna nanti, tidak akan terlalu mengikat partai-partai. "Saya kira nanti dalam voting yang akan terjadi dalam RUU Pemilu ini, tidak akan ada sikap yang akan mengikat semua pihak. Karena ini benar-benar terkait dengan kepentingan eksistensi masing-masing partai," tukasnya. (san)
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pempinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku tidak mau mempermasalahkannya. Sebab, PKS sudah menganggap urusan dengan Setgab atau koalisi partai pendukung pemerintah selesai.
"Buat kami tidak ada masalah. Kami tidak mau mengomentari masalah diundang atau tidak. Bagi kami, urusan dengan koalisi dan soal dampak BBM ini kita anggap selesai. Kami tidak mau mengomentari soal itu," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Menurut Anis, PKS tidak mau ambil pusing lantaran tidak diundang rapat Setgab semalam terkait RUU pemilu. Sebab, pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang mengikat. "Khusus untuk RUU Pemilu ini, toh nanti masalahnya akan diselesaikan di Paripurna. Dan relatif tidak ada kesepakatan yang akan mengikat siapa pun," tegasnya.
Pertemuan tadi malam, tambah Anis, secara tidak langsung mau bilang bahwa PKS tidak lagi dianggap sebagai anggota koalisi. Namun bagi PKS, hal itu tidak menjadi masalah besar. Sebab, sampai saat ini PKS masih keukeuh menunggu sikap resmi Ketua Setgab SBY.
"Kami tidak mau lagi mengomentari masalah itu. Kami anggap masalah clear. Sikap PKS sudah jelas dari awal bahwa yang kita anggap resmi adalah dari Presiden," terangnya.
Masih kata Anis, kalau voting RUU Paripurna nanti, tidak akan terlalu mengikat partai-partai. "Saya kira nanti dalam voting yang akan terjadi dalam RUU Pemilu ini, tidak akan ada sikap yang akan mengikat semua pihak. Karena ini benar-benar terkait dengan kepentingan eksistensi masing-masing partai," tukasnya. (san)
()
