Priyo akui ada rumor boikot sidang RUU Pemilu
Rabu, 11 April 2012 - 11:18 WIB
Priyo akui ada rumor boikot sidang RUU Pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum No 10 tahun 2008.
Santer terdengar, akan terjadi pemboikotan terhadap sidang itu oleh sejumlah fraksi akibat beberapa poin RUU belum disepakati.
Dikonfirmasi soal adanya rumor itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku sudah mendengar kabar tak sedap tersebut. Tapi dia yakin, yang beredar itu hanyalah kabar burung.
"Rumornya dengar, tapi saya tidak mempercayai itu akan dilakukan. Paripurna tetap berjalan sebagaimana adanya," ujar politikus Partai Golkar ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Priyo justu sangat optimis pengambilan keputusan RUU Pemilu tetap akan berjalan secara demokratis, baik itu secara musyawarah maupun melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting).
"Pakai musyawarah atau voting tentu hal yang biasa dalam DPR, sama-sama sah dan derajat demokratisnya sama," tuturnya.
Namun pengambilan keputusan RUU Pemilu tergantung suasana pengesahan penanganan konflik sosial. "Kami lihat suasana rapatnya kalau pengesahan penanganan konflik sosial ini molor sampai siang, kemungkinan setelah itu," tukasnya.(lin)
Santer terdengar, akan terjadi pemboikotan terhadap sidang itu oleh sejumlah fraksi akibat beberapa poin RUU belum disepakati.
Dikonfirmasi soal adanya rumor itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku sudah mendengar kabar tak sedap tersebut. Tapi dia yakin, yang beredar itu hanyalah kabar burung.
"Rumornya dengar, tapi saya tidak mempercayai itu akan dilakukan. Paripurna tetap berjalan sebagaimana adanya," ujar politikus Partai Golkar ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Priyo justu sangat optimis pengambilan keputusan RUU Pemilu tetap akan berjalan secara demokratis, baik itu secara musyawarah maupun melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting).
"Pakai musyawarah atau voting tentu hal yang biasa dalam DPR, sama-sama sah dan derajat demokratisnya sama," tuturnya.
Namun pengambilan keputusan RUU Pemilu tergantung suasana pengesahan penanganan konflik sosial. "Kami lihat suasana rapatnya kalau pengesahan penanganan konflik sosial ini molor sampai siang, kemungkinan setelah itu," tukasnya.(lin)
()
