Dinamika koalisi, SBY tak akan singgung nasib PKS

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak akan menyampaikan secara langsung nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi.
Sebagai kepala negara, Presiden hanya akan berbicara terkait hak konstitusionalnya dalam memberhentikan dan mengangkat menteri.

“Kalau Presiden memandang perlu dilakukan reshuffle kabinet, itu akan disampaikannya langsung ke publik tanpa melalui perwakilan siapa pun. Jadi konteksnya soal reshuffle kabinet, bukan soal penyikapan terhadap parpol koalisi,” ungkap Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada SINDO kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Syarief Hasan pekan lalu memastikan bahwa PKS didepak dari koalisi pendukung pemerintah lantaran tidak satu suara soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

PKS, seperti parpol-parpol oposisi, menolak kenaikan harga BBM sehingga dianggap menyalahi kontrak dan sudah saatnya keluar dari koalisi.

Syarief mengungkapkan hal itu kepada wartawan seusai pertemuan para ketua umum parpol anggota Setgab di kediaman SBY sebagai pimpinan koalisi.

Menyangkut status PKS dalam koalisi, kata Julian, Presiden meyakini semua pihak sudah mengetahui dan membaca kesepakatan dalam butir ke lima code of conduct sehingga tak perlu lagi ada penyampaian resmi kepada publik.

“Sehingga bilamana dilakukan reshuffle, nanti tidak perlu ada penjelasan latar belakangnya,” tandas Julian. Pada butir kelima code of conduct tersebut tertulis, apabila parpol yang tidak lagi sepakat terhadap posisi bersama dalam koalisi menyangkut isu yang vital dan strategis, parpol tersebut dapat mengundurkan diri dari koalisi.

Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

Di tengah ramainya isu reshuffle kali ini, lanjut Julian, Presiden SBY tetap berharap semua menteri tetap bekerja serius dan sungguh-sungguh. Menurut dia, pertimbangan reshuffle kabinet tidak hanya berdasarkan latar belakang partai, tetapi juga berdasarkan kinerja menteri.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengatakan, saat ini banyak pihak yang terjebak dengan pernyataan reshuffle kabinet. Menurut ketua tim sukses pemenangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 ini, rencana dan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY.

“Saya melihat kita kok terjebak dengan pembicaraan yang tidak begitu konstruktif, bicaranya menteri diganti sama si itu sama si ini. Saya tidak masuk dalam wilayah pembicaraan seperti itu karena reshuffle hak prerogatif Presiden,” kata Hatta di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.(lin)