Isu reshuffle menteri PKS tak konstruktif
Senin, 09 April 2012 - 12:00 WIB
Isu reshuffle menteri PKS tak konstruktif
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa merasa geram dengan beredarnya isu pergantian tiga orang menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dari Partai Keadilan Sejahtera yang dihembuskan pasca sidang paripurna harga BBM bersubsidi waklu lalu.
"Saya melihat kita kok terjebak dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak begitu konstruktif. Bicaranya menteri diganti sama si itu, sama si ini," ujar Hatta di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Hatta menegaskan, saat ini fokus pemerintah hanya pada program-program kerakyatan. Oleh karenanya, dia meminta isu reshuffle menteri PKS tidak lagi dihembuskan.
"Pemerintahan ini harus sukses. Rakyat harus menjadi perhatian utama kita, daripada sekedar kita ganti (menteri) ini, ganti si itu, tendang sana, tendang sini. Saya tidak mau masuk dalam wilayah pembicaraan seperti itu," tuturnya.
Hatta mengatakan, hak untuk mencopot menteri ada di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati ramai yang mempertanyakan isu reshuffle kepada dirinya, Hatta memilih untuk tetap fokus pada program pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
"Kalau masalah perkara hak prerogatif, itukan haknya Presiden, silakan. Kalau ditanya pandangan saya, saya lebih mengutamakan pemerintahan ini stabil, kuat berjalan dengan baik, ketimbang kita membicarakan hal-hal yang tidak konstruktif," tegasnya. (san)
"Saya melihat kita kok terjebak dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak begitu konstruktif. Bicaranya menteri diganti sama si itu, sama si ini," ujar Hatta di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Hatta menegaskan, saat ini fokus pemerintah hanya pada program-program kerakyatan. Oleh karenanya, dia meminta isu reshuffle menteri PKS tidak lagi dihembuskan.
"Pemerintahan ini harus sukses. Rakyat harus menjadi perhatian utama kita, daripada sekedar kita ganti (menteri) ini, ganti si itu, tendang sana, tendang sini. Saya tidak mau masuk dalam wilayah pembicaraan seperti itu," tuturnya.
Hatta mengatakan, hak untuk mencopot menteri ada di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati ramai yang mempertanyakan isu reshuffle kepada dirinya, Hatta memilih untuk tetap fokus pada program pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
"Kalau masalah perkara hak prerogatif, itukan haknya Presiden, silakan. Kalau ditanya pandangan saya, saya lebih mengutamakan pemerintahan ini stabil, kuat berjalan dengan baik, ketimbang kita membicarakan hal-hal yang tidak konstruktif," tegasnya. (san)
()
