Harga komiditi naik, SBY malah sibuk urus koalisi

Sindonews.com - Belakangan ini, Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) memang tampak sibuk menanggapi keretakan partai koalisi. Terutama ketika salah satu partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Sikap SBY itu menurut politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo terlalu berlebihan. SBY terlalu fokus pada keretakan koalisi sehingga kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari isu kenaikan BBM sama sekali tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.

"Reaksi berlebihan presiden atas keretakan koalisi parpol pendukung pemerintah menjadikan pemerintahan ini tampak egois. Presiden dan pemerintah lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi parpol dan kabinet daripada rakyat," ungkap Bambang dalam pesan singkatnya kepada wartawan Senin (9/4/2012).

Kata Bambang, pasca sidang paripurna DPR yang menunda kenaikan harga BBM bersubsidi, presiden tampak sudah menekan PKS agar mundur dari koalisi. Bahkan pertemuan pimpinan parpol anggota koalisi yang digelar SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tidak dihadiri oleh PKS.

"Saat SBY sibuk mengonsolidasi koalisi, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan. Para ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat dorongan dari isu kenaikan harga BBM bersubsidi," tutur anggota Komisi Hukum DPR ini.

Seharusnya, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai regulator. Kenaikan harga kebutuhan pokok sekarang ini disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Begitu pula dengan anggota kabinet. Mereka tidak menunjukkan kepedulian terhadap fakta-fakta yang mengemuka di pasar komoditi kebutuhan pokok rakyat.

"Masyarakat mengeluh dan bertanya mengapa harga kebutuhan pokok tidak segera turun setelah harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik pada awal April lalu? Pemerintah seharusnya responsif dan sigap mengoreksi harga kebutuhan pokok," katanya.

Yang terjadi justru pemerintah sibuk mengurus dirinya sendiri. Setelah menekan PKS untuk mundur dari koalisi dan kabinet, kantor kepresidenan kini sudah menghembuskan lagi isu reshuffle kabinet.

"Padahal isu reshuffle kabinet tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Lalu, siapa yang mengelola kepentingan dan masalah yang dihadapi rakyat?" paparnya.(lin)