Wanbin Demokrat: PKS tak perlu nunggu dipecat
Rabu, 04 April 2012 - 12:13 WIB
Wanbin Demokrat: PKS tak perlu nunggu dipecat
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kabar dipecatnya PKS dari keanggotaan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung Presiden SBY.
Sebaliknya, anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, Hayono Isman mengatakan seharusnya PKS dengan kesadaran sendiri keluar dari koalisi tanpa menunggu dikeluarkan oleh Partai Demokrat.
Sikap ini jauh lebih berjiwa kesatria ketimbang menunggu dikeluarkan. "Mestinya PKS secara sadar dan kesatria menyatakan mundur dari koalisi," tutur Hayono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2014).
Dia mengatakan, sikap PKS ini sudah jelas berseberangan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kalau kita bicara komitmen dan etika politik, semestinya kalau berbeda pendapat tentang hal yang berbeda prinsip tidak usah tunggu dikeluarkan dari koalisi," tukasnya.
Anggota Komisi I DPR ini berpendapat Partai Demokrat merasa tak elok jika harus mengeluarkan PKS dari koalisi. Pasalnya partai berlambang bulan sabit kembar ini salah satu partai yang ikut andil dalam menghantarkan SBY-Boediono kembali terpilih menjadi Presiden.
"Namun kalau PKS menyerahkan ke SBY memang tidak mengenakkan kita, karena kita tidak enak mengeluarkan seorang sahabat, mitra yang mendukung di pemilu 2009 itu perasaan yang tidak mengenakkan," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Hayono menyinggung beberapa sikap PKS yang dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Lanjutnya, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM sudah yang terakhir untuk ditoleransi.
"Namun kali ini menurut saya sudah cukup ya, sehingga kita serahkan kepada SBY keputusan yang baik untuk membangun kesolidan koalisi di parlemen," pungkasnya.
Sebaliknya, anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, Hayono Isman mengatakan seharusnya PKS dengan kesadaran sendiri keluar dari koalisi tanpa menunggu dikeluarkan oleh Partai Demokrat.
Sikap ini jauh lebih berjiwa kesatria ketimbang menunggu dikeluarkan. "Mestinya PKS secara sadar dan kesatria menyatakan mundur dari koalisi," tutur Hayono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2014).
Dia mengatakan, sikap PKS ini sudah jelas berseberangan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kalau kita bicara komitmen dan etika politik, semestinya kalau berbeda pendapat tentang hal yang berbeda prinsip tidak usah tunggu dikeluarkan dari koalisi," tukasnya.
Anggota Komisi I DPR ini berpendapat Partai Demokrat merasa tak elok jika harus mengeluarkan PKS dari koalisi. Pasalnya partai berlambang bulan sabit kembar ini salah satu partai yang ikut andil dalam menghantarkan SBY-Boediono kembali terpilih menjadi Presiden.
"Namun kalau PKS menyerahkan ke SBY memang tidak mengenakkan kita, karena kita tidak enak mengeluarkan seorang sahabat, mitra yang mendukung di pemilu 2009 itu perasaan yang tidak mengenakkan," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Hayono menyinggung beberapa sikap PKS yang dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Lanjutnya, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM sudah yang terakhir untuk ditoleransi.
"Namun kali ini menurut saya sudah cukup ya, sehingga kita serahkan kepada SBY keputusan yang baik untuk membangun kesolidan koalisi di parlemen," pungkasnya.
()
