Kriminalitas di lapas

Sindonews.com - Lembaga pemasyarakatan (lapas) yang harusnya menjadi tempat pembinaan para pelaku kejahatan justru disulap menjadi tempat untuk melanggengkan tindakan kejahatan.

Kondisi itulah yang terjadi beberapa (mungkin sebagian besar) lapas di Tanah Air. Miris dan trenyuh. Bagaimana tidak,sebuah tempat yang harusnya menjadi kawasan penyadaran justru diubah menjadi sebaliknya. Beberapa (mungkin sebagian besar) lapas di Tanah Air justru menjadi pengembangbiakan pelaku kriminal. Kondisi ini menjungkirbalikkan logika masyarakat. Kondisi lapas yang justru menjadi tempat pengembangbiakan pelaku kriminal memang disebabkan beberapa faktor.

Namun, faktor yang besar adalah sikap tegas dari petugas lapas untuk mencegah atau mengatasi tindak kriminal dari napi. Namun, logika masyarakat kembali dijungkirbalikkan dengan hal ini karena tindakan kriminal justru melibatkan aparat-aparat di lapas. Ini sebuah penyakit akut. Artinya,sudah tidak ada tindakan tegas,justru para aparat terlibat dalam tindakan kriminal. Fakta ini bisa dilihat dari tertangkapnya seorang sipir lapas di Pekan Baru, Riau bersama tiga napi lainnya dalam kasus narkoba beberapa hari yang lalu.

Selain itu, maraknya penyelundupan narkoba yang justru dikendalikan di dalam lapas juga mengindikasikan ada orang “dalam” yang terlibat. Seorang bandar yang tengah menjalani persidangan dan penahanannya dititipkan di lapas bahkan bisa bermain dengan menjadi bandar narkoba.

Belum lagi dugaan banyaknya pungutan liar (pungli) di lapas terhadap para napi yang ingin mendapatkan “kenikmatan”. Dugaan pungli di lapas bukan lagi rahasia, tapi sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Selain faktor sikap tegas dari petugas, kapasitas lapas juga menjadi pemicu tindak kriminal.

Napi justru mendapatkan suasana atau situasi yang membuat mereka menjadi semakin tertekan.Fasilitas sel, tempat sosialisasi, tempat pembelajaran, tempat ibadah, atau fasilitas-fasilitas lain jadi terbengkalai karena kapasitas lapas yang sudah tak bisa menampung napi.

Pemerintah harus menyadari ini sebagai persoalan dan harus cepat mencarikan jalan keluarnya. Faktor kesejahteraan petugas memang juga menjadi pemicu. Namun, dalam hal ini faktor mental petugas lebih berperan. Jika mental petugas lapas memang tulus untuk melayani dan menjaga napi, seharusnya tidak ada lagi tindakan- tindakan kriminal yang dilakukan petugas.

Jadi percuma jika diberikan remunerasi, namun mental petugas tidak dibenahi. Wajar jika aparat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan operasi di dalam lapas. Hasilnya tidak buruk. Kriminalitas di beberapa lapas berhasil dibongkar.

Cara ini tentu harus terus dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal di lapas. Semua pihak wajib mendukung langkah ini agar kesan lapas sebagai tempat kriminal dan pungli bisa dikurangi atau bahkan diberantas. Sayang, beberapa pihak justru terkesan menghalangi langkah tersebut.

Apalagi pihak yang menghalangi justru dari orang dalam sendiri. Semestinya orang dalam memberikan dukungan atau bahkan membantu agar persoalan ini tuntas. Jika memang ada sebuah tindakan di luar prosedur, hal tersebut bisa diselesaikan secara internal, bukan diumbar ke publik.Apalagi jika sifatnya masih dugaan, tidak semestinya orang dalam mengekspose keluar persoalan tersebut ke masyarakat.

Ini justru mengesankan tidak ada kekompakan di internal Kemenkumham dalam memberantas kriminal di lapas. Jika ini yang terjadi, sekali lagi, logika masyarakat dijungkirbalikkan.(azh)