SBY tak perlu repot bahas PKS
Senin, 02 April 2012 - 18:43 WIB
SBY tak perlu repot bahas PKS
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu repot-repot membahas nasib PKS dengan Sekretaris Gabungan (Setgab).
"Presiden SBY tidak perlu repot-repot musyawarah dengan Setgab untuk bahas PKS yang telah menolak rencana kebijakan kenaikan harga BBM," tutur Mahfud saat dihubungi wartawan, Senin (2/4/2012).
Menurut Mahfudz, nasib PKS di koalisi menjadi wewenang Presiden baik secara presindensil atau secara politik. "Itu sepenuhnya kewenangan Presiden dalam konteks sistem presidensil maupun dalam konteks kontrak politik koalisi," ujar Mahfudz.
Ketika PKS menyurati presiden SBY tentang ide-ide seputar permasalahan harga BBM bersubsidi, Presiden tidak pernah membahasnya di Setgab, bahkan juga tidak pernah direspon langsung.
Kalau presiden harus meminta pertimbangan setgab dalam menyikapi sikap PKS, pihaknya juga tidak terlalu keberatan.
"Namun PKS juga tidak keberatan jika Presiden SBY merasa perlu meminta saran dan dukungan Setgab tentang penyikapan terhadap PKS," jelasnya.
Menurut Mahfudz, segala pandangan, pertimbangan dan keputusan politik PKS tentang rencana kenaikan BBM sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. PKS sudah mempertimbangkan berbagai risiko ketika akhirnya secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk risiko politik di koalisi.
Desakan beberapa kader PD agar PKS dikeluarkan dari koalisi, Mahfudz menilai mereka tidak tahu kalau urusan koalisi menjadi hak SBY. "Desakan beberapa kader PD adalah lagu lama. Mereka lupa bahwa soal itu adalah urusan dan kewenangan Presiden SBY," ungkapnya.
"Kalau Presiden SBY berhajat mengeluarkan PKS dari koalisi, insya Allah itu akan merupakan kebaikan. Karena bagi PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sama-sama kebaikan," tukas Mahfudz. (wbs)
"Presiden SBY tidak perlu repot-repot musyawarah dengan Setgab untuk bahas PKS yang telah menolak rencana kebijakan kenaikan harga BBM," tutur Mahfud saat dihubungi wartawan, Senin (2/4/2012).
Menurut Mahfudz, nasib PKS di koalisi menjadi wewenang Presiden baik secara presindensil atau secara politik. "Itu sepenuhnya kewenangan Presiden dalam konteks sistem presidensil maupun dalam konteks kontrak politik koalisi," ujar Mahfudz.
Ketika PKS menyurati presiden SBY tentang ide-ide seputar permasalahan harga BBM bersubsidi, Presiden tidak pernah membahasnya di Setgab, bahkan juga tidak pernah direspon langsung.
Kalau presiden harus meminta pertimbangan setgab dalam menyikapi sikap PKS, pihaknya juga tidak terlalu keberatan.
"Namun PKS juga tidak keberatan jika Presiden SBY merasa perlu meminta saran dan dukungan Setgab tentang penyikapan terhadap PKS," jelasnya.
Menurut Mahfudz, segala pandangan, pertimbangan dan keputusan politik PKS tentang rencana kenaikan BBM sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. PKS sudah mempertimbangkan berbagai risiko ketika akhirnya secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk risiko politik di koalisi.
Desakan beberapa kader PD agar PKS dikeluarkan dari koalisi, Mahfudz menilai mereka tidak tahu kalau urusan koalisi menjadi hak SBY. "Desakan beberapa kader PD adalah lagu lama. Mereka lupa bahwa soal itu adalah urusan dan kewenangan Presiden SBY," ungkapnya.
"Kalau Presiden SBY berhajat mengeluarkan PKS dari koalisi, insya Allah itu akan merupakan kebaikan. Karena bagi PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sama-sama kebaikan," tukas Mahfudz. (wbs)
()
