Unsur politik dominasi penolakan harga BBM
Minggu, 01 April 2012 - 11:22 WIB
Unsur politik dominasi penolakan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan oleh pemerintah sebenarnya dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional, mempunyai alasan, dan tidak mengada-ada.
Begitu pula dengan Undang-undang APBNP 2012 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Beberapa hal yang tak sesuai itu, kata SBY, harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, sasaran pertumbuhan dan inflasi.
SBY pun menduga penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh berbagai pihak itu bernuansa politik, mengingat Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tak lama lagi.
"Pandangan dan pembahasan tentang kemungkinan kenaikan BBM ini sangat politis. Bahkan Saya merasakan selalu ada sesuatunya dikaitkan dengan politik, terkait politik menjelang tahun 2014," ujar Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Sabtu 31 Maret 2012 malam.
Namun, SBY tak menyalahkan kondisi itu. Hanya saja, dia meminta agar semua dilakukan tidak terlalu politis. Apabila terlalu politis, maka pembahasan dan pemikiran dapat menjadi tidak objektif dan dirasakan kurang rasional.
"Kenaikan BBM dilakukan pemerintah bukan tanpa alasan yang kuat. Semua ada alasannya. Tidak mengada-ngada dan tidak begitu saja dilakukan," tuturnya.
Begitu pula dengan UU APBNP 2012 perlu dilakukan perubahan mengingat banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi. "Barangkali ada yang bertanya mengapa ada yang berubah, memang terjadi perubahan dan perubahan itu terjadi karena perubahan global dan nasional itu sendiri. Manakala tidak berubah pada APBNP berjalan ini maka sasaran yang telah kita tetapkan tidak bisa tercapai, bisa terjadi defisit terbesar yang melebihi undang-undang," paparnya.
Kemudian, sambung Presiden kalau kita paksakan maka APBN dan fiskal tidak akan sehat dan pada gilirannya akan menggangu perekonomian secara keseluruhan.(lin)
Begitu pula dengan Undang-undang APBNP 2012 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Beberapa hal yang tak sesuai itu, kata SBY, harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, sasaran pertumbuhan dan inflasi.
SBY pun menduga penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh berbagai pihak itu bernuansa politik, mengingat Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tak lama lagi.
"Pandangan dan pembahasan tentang kemungkinan kenaikan BBM ini sangat politis. Bahkan Saya merasakan selalu ada sesuatunya dikaitkan dengan politik, terkait politik menjelang tahun 2014," ujar Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Sabtu 31 Maret 2012 malam.
Namun, SBY tak menyalahkan kondisi itu. Hanya saja, dia meminta agar semua dilakukan tidak terlalu politis. Apabila terlalu politis, maka pembahasan dan pemikiran dapat menjadi tidak objektif dan dirasakan kurang rasional.
"Kenaikan BBM dilakukan pemerintah bukan tanpa alasan yang kuat. Semua ada alasannya. Tidak mengada-ngada dan tidak begitu saja dilakukan," tuturnya.
Begitu pula dengan UU APBNP 2012 perlu dilakukan perubahan mengingat banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi. "Barangkali ada yang bertanya mengapa ada yang berubah, memang terjadi perubahan dan perubahan itu terjadi karena perubahan global dan nasional itu sendiri. Manakala tidak berubah pada APBNP berjalan ini maka sasaran yang telah kita tetapkan tidak bisa tercapai, bisa terjadi defisit terbesar yang melebihi undang-undang," paparnya.
Kemudian, sambung Presiden kalau kita paksakan maka APBN dan fiskal tidak akan sehat dan pada gilirannya akan menggangu perekonomian secara keseluruhan.(lin)
()
