Demonstrasi jangan rusak fasilitas publik
Jum'at, 30 Maret 2012 - 04:14 WIB
Demonstrasi jangan rusak fasilitas publik
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyesalkan tindakan perusakan Kantor Perwakilan DPD di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada 28 Maret lalu.Irman menilai tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi. Apalagi, kantor perwakilan DPD merupakan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Saya turut menyesalkan tindakan perusakan kantor perwakilan DPD di Provinsi Sulawesi Barat kemarin. Sebenarnya kantor ini adalah wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, jadi silakan sampaikan aspirasi dengan baik, tapi jangan dirusak kantornya,” ujar Irman seperti tertulis dalam rilis yang diterima, Kamis (29/3/2012).
Demonstrasi adalah hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan dijamin oleh negara. Namun diharapkan demonstrasi dilakukan dengan cara baik, tidak merusak fasilitas publik yang notabene fasilitas yang juga untuk masyarakat.
Irman memahami kekecewaan masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pemerintah pada 1 April nanti. Bahkan, DPD telah berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat. Buktinya, hasil paripurna DPD pada 15 Maret 2012 lalu secara resmi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Pada 15 Maret 2012 kemarin DPD telah menggelar sidang paripurna untuk membahas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit, DPD telah menolak dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM,” tegas Irman.
Keputusan resmi DPD tersebut disampaikan kepada DPR untuk dijadikan pertimbangan. Terkait dengan aksi massa yang berlangsung beberapa hari ini, Irman meminta demonstrasi dapat dilakukan dengan tertib tanpa merusak fasilitas publik.
Selain itu ia meminta agar aparat juga tidak bertindak represif untuk menghindari terjadinya kerusuhan antara aparat dan para demonstran.
“Saya turut menyesalkan tindakan perusakan kantor perwakilan DPD di Provinsi Sulawesi Barat kemarin. Sebenarnya kantor ini adalah wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, jadi silakan sampaikan aspirasi dengan baik, tapi jangan dirusak kantornya,” ujar Irman seperti tertulis dalam rilis yang diterima, Kamis (29/3/2012).
Demonstrasi adalah hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan dijamin oleh negara. Namun diharapkan demonstrasi dilakukan dengan cara baik, tidak merusak fasilitas publik yang notabene fasilitas yang juga untuk masyarakat.
Irman memahami kekecewaan masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pemerintah pada 1 April nanti. Bahkan, DPD telah berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat. Buktinya, hasil paripurna DPD pada 15 Maret 2012 lalu secara resmi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Pada 15 Maret 2012 kemarin DPD telah menggelar sidang paripurna untuk membahas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit, DPD telah menolak dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM,” tegas Irman.
Keputusan resmi DPD tersebut disampaikan kepada DPR untuk dijadikan pertimbangan. Terkait dengan aksi massa yang berlangsung beberapa hari ini, Irman meminta demonstrasi dapat dilakukan dengan tertib tanpa merusak fasilitas publik.
Selain itu ia meminta agar aparat juga tidak bertindak represif untuk menghindari terjadinya kerusuhan antara aparat dan para demonstran.
()
