DPR tekankan KPU-Bawaslu profesional

Sindonews.com – Komisi II DPR berharap para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih nantinya berpegang kuat pada pedoman asas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, dan adil dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat memberikan laporan di Sidang Paripurna DPR dengan agenda penetapan para anggota terpilih KPU dan Bawaslu kemarin menyatakan, dalam menghadapi Pemilu 2014 KPU dan Bawaslu harus dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

”Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalisme serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu itu sendiri,” kata Agun dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Agun mengatakan, prinsip dalam pemilu agar proses dan hasilnya bisa diterima adalah jika pelaksanaannya dilakukan dengan transparan, jujur, dan adil. ”Jika itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kami yakin semua partai juga bisa menerima dengan prinsip siap menang dan siap kalah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso selaku pimpinan sidang menyatakan, mereka yang sudah terpilih adalah orang-orang terbaik yang sudah lolos dalam tahapan seleksi. Mereka diyakini akan bisa menjalankan tugas berat sebagai penyelenggara pemilu sehingga demokrasi dan pemilu ke depan semakin berkualitas.

”Mereka tinggal tentukan di (lingkup) internal siapa yang jadi ketua, kemudian bekerja sesuai apa yang diperintahkan UU,” ujarnya. Anggota terpilih KPU Hadar Navis Gumay menyatakan, hal prinsip yang akan dilakukan KPU ke depan adalah bekerja profesional dan mengedepankan transparansi.

Selain itu, kata dia, KPU harus secara aktif mengajak partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pemilu. ”Kami akan tunjukkan dengan kerja yang transparan, tidak akan tutupi data. Yang kemarin jadi evaluasi untuk KPU ke depan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, KPU juga akan memaksimalkan forum konsultasi dengan DPR dan pihak-pihak terkait dalam hal pembuatan peraturan agar tidak salah dalam menafsirkan UU.

”Dalam UU kanada konsultasi, bukan berarti kita akan ikuti semuanya,tetapi itu perlu agar dalam membuat peraturan tidak menyimpang dari UU,” jelasnya.(lin)