Kerahkan TNI, penanganan aksi sangat berlebihan
Kamis, 22 Maret 2012 - 12:31 WIB
Kerahkan TNI, penanganan aksi sangat berlebihan
A
A
A
Sindonews.com - Penanganan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai reaksi keras Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penggunaan kekuatan pertahanan negara ini dianggap berlebihan.
"Pengamanan demo kenaikan BBM itu selazimnya dilakukan oleh Polri saja dengan tindakan persuasif. Kalaupun TNI memang harus dibutuhkan, sebaiknya mereka berada di luar garis jalan protokol dan bukan justru berada di garis depan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Penanganan aksi seharunsnya dilakukan dengan menggunakan alat pengamanan yang sewajarnya dan tidak perlu berlebihan dengan menempatkan personel TNI di jalan-jalan protokol, seperti Bundaran Hotel Indonesia dan juga Istana Negara yang menjadi target para demonstran.
"Toh, sampai saat ini (aksi penolakan kenaikan BBM) masih dalam kondisi yang wajar. Jadi sebaiknya memang TNI berada di belakang garis dan lebih mengedepankan Polri dengan tindakan persuasifnya untuk melakukan pengamanan," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menginstruksikan kepada para pimpinan keamanan di Indonesia untuk bersatu dalam melakukan antisipasi pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM. (san)
"Pengamanan demo kenaikan BBM itu selazimnya dilakukan oleh Polri saja dengan tindakan persuasif. Kalaupun TNI memang harus dibutuhkan, sebaiknya mereka berada di luar garis jalan protokol dan bukan justru berada di garis depan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Penanganan aksi seharunsnya dilakukan dengan menggunakan alat pengamanan yang sewajarnya dan tidak perlu berlebihan dengan menempatkan personel TNI di jalan-jalan protokol, seperti Bundaran Hotel Indonesia dan juga Istana Negara yang menjadi target para demonstran.
"Toh, sampai saat ini (aksi penolakan kenaikan BBM) masih dalam kondisi yang wajar. Jadi sebaiknya memang TNI berada di belakang garis dan lebih mengedepankan Polri dengan tindakan persuasifnya untuk melakukan pengamanan," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menginstruksikan kepada para pimpinan keamanan di Indonesia untuk bersatu dalam melakukan antisipasi pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM. (san)
()
