Masih ada kandidat yang bermasalah
Senin, 19 Maret 2012 - 08:53 WIB
Masih ada kandidat yang bermasalah
A
A
A
Sindonews.com – Komisi II DPR mensinyalir masih ada beberapa calon di antara 14 kandidat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 kandidat anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bermasalah.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, informasi mengenai masih adanya sejumlah calon yang bermasalah diperoleh dari masukan masyarakat.
Komisi II memang mengundang publik untuk memberi informasi mengenai rekam jejak para calon anggota KPU dan Bawaslu setelah nama-nama mereka disampaikan Presiden beberapa waktu lalu.
Bila informasi yang diterima Komisi II DPR benar dan persoalannya cukup serius, bisa dipastikan si kandidat akan langsung tersingkir. ”Karena itu, kami akan mengonfirmasi sekaligus mengklarifikasi laporan tersebut kepada yang bersangkutan dalam fit and proper test,” ujar Hakam kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Rangkaian fit and proper test terhadap para kandidat penyelenggara dan pengawas pemilu dimulai hari ini hingga Kamis (22/3). Hakam tidak menyebutkan detail nama-nama kandidat yang diduga bermasalah berikut kasusnya.
Dia hanya mengungkapkan bahwa di antara calon, ada mantan anggota KPU daerah yang pernah membocorkan informasi berkategori rahasia kepada salah satu calon anggota legislatif (caleg). Padahal, seorang penyelenggara pemilu dilarang membocorkan informasi tertentu yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu.
Itu karena anggota KPU dilarang berpihak dan harus bebas dari berbagai kepentingan peserta pemilu. ”Kalau yang bersangkutan mengakui perbuatannya, berarti ada persoalan integritas di sini. Kok bisa calon seperti ini diloloskan oleh tim seleksi (timsel) bentukan pemerintah?” kata Hakam.
Di antara kandidat, tambah dia, ada pula yang bekerja di lembaga yang dibiayai oleh pihak asing. Bagi Hakam, hal ini berpotensi memengaruhi independensi sang calon bila dia terpilih menjadi anggota KPUBawaslu.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, dalam fit and proper test hari ini pihaknya akan lebih banyak menanyakan ihwal integritas dan track record para calon anggota KPU dan Bawaslu.
Komisi II tidak banyak menilai kompetensi tiap kandidat karena penilaian kompetensi merupakan porsi Timsel KPU-Bawaslu. ”Kami sifatnya lebih banyak klarifikasi, konfirmasi, dan validasi. Penilaian akhir dikembalikan kepada masingmasing fraksi, ”tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyatakan, sekitar 17 persen dari 24 kandidat anggota KPU-Bawaslu terindikasi bermasalah.
Said menolak membeberkan nama-nama kandidat yang dinilainya bermasalah berikut persoalannya. ”Tapi Sigma siap mempertanggungjawabkan kebenaran data dan fakta itu jika diminta oleh Komisi II DPR,” tegas dia.
Di tempat terpisah, Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino mengaku curiga dengan adanya pertemuan sejumlah anggota DPR dengan beberapa calon anggota KPU dan Bawaslu.
Dia khawatir telah terjadi manuver politik dari kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan transaksi politik. Karena itu, kata dia, sebelum fit and proper test dilaksanakan, anggota DPR diminta menahan diri untuk memberikan pernyataan yang mengandung penilaian mengenai calon.
”Tentang integritas, rekam jejak, kompetensi, profesionalitas hingga pemahaman akan teknis pemilu ya ditanyakan saat fit and proper test,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura DPR telah menelusuri rekam jejak 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. ”Kami sudah lihat track record para calon juga mencari masukan dari sumber-sumber lain. Tapi kami juga perlu mengkaji hasil fit and proper test dan temuan di lapangan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Saleh Husin.
Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja’far mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam memilih para calon anggota KPU dan Bawaslu. ”Kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Faktor gender juga masuk dalam pertimbangan,” jelasnya.(lin)
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, informasi mengenai masih adanya sejumlah calon yang bermasalah diperoleh dari masukan masyarakat.
Komisi II memang mengundang publik untuk memberi informasi mengenai rekam jejak para calon anggota KPU dan Bawaslu setelah nama-nama mereka disampaikan Presiden beberapa waktu lalu.
Bila informasi yang diterima Komisi II DPR benar dan persoalannya cukup serius, bisa dipastikan si kandidat akan langsung tersingkir. ”Karena itu, kami akan mengonfirmasi sekaligus mengklarifikasi laporan tersebut kepada yang bersangkutan dalam fit and proper test,” ujar Hakam kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Rangkaian fit and proper test terhadap para kandidat penyelenggara dan pengawas pemilu dimulai hari ini hingga Kamis (22/3). Hakam tidak menyebutkan detail nama-nama kandidat yang diduga bermasalah berikut kasusnya.
Dia hanya mengungkapkan bahwa di antara calon, ada mantan anggota KPU daerah yang pernah membocorkan informasi berkategori rahasia kepada salah satu calon anggota legislatif (caleg). Padahal, seorang penyelenggara pemilu dilarang membocorkan informasi tertentu yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu.
Itu karena anggota KPU dilarang berpihak dan harus bebas dari berbagai kepentingan peserta pemilu. ”Kalau yang bersangkutan mengakui perbuatannya, berarti ada persoalan integritas di sini. Kok bisa calon seperti ini diloloskan oleh tim seleksi (timsel) bentukan pemerintah?” kata Hakam.
Di antara kandidat, tambah dia, ada pula yang bekerja di lembaga yang dibiayai oleh pihak asing. Bagi Hakam, hal ini berpotensi memengaruhi independensi sang calon bila dia terpilih menjadi anggota KPUBawaslu.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, dalam fit and proper test hari ini pihaknya akan lebih banyak menanyakan ihwal integritas dan track record para calon anggota KPU dan Bawaslu.
Komisi II tidak banyak menilai kompetensi tiap kandidat karena penilaian kompetensi merupakan porsi Timsel KPU-Bawaslu. ”Kami sifatnya lebih banyak klarifikasi, konfirmasi, dan validasi. Penilaian akhir dikembalikan kepada masingmasing fraksi, ”tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyatakan, sekitar 17 persen dari 24 kandidat anggota KPU-Bawaslu terindikasi bermasalah.
Said menolak membeberkan nama-nama kandidat yang dinilainya bermasalah berikut persoalannya. ”Tapi Sigma siap mempertanggungjawabkan kebenaran data dan fakta itu jika diminta oleh Komisi II DPR,” tegas dia.
Di tempat terpisah, Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino mengaku curiga dengan adanya pertemuan sejumlah anggota DPR dengan beberapa calon anggota KPU dan Bawaslu.
Dia khawatir telah terjadi manuver politik dari kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan transaksi politik. Karena itu, kata dia, sebelum fit and proper test dilaksanakan, anggota DPR diminta menahan diri untuk memberikan pernyataan yang mengandung penilaian mengenai calon.
”Tentang integritas, rekam jejak, kompetensi, profesionalitas hingga pemahaman akan teknis pemilu ya ditanyakan saat fit and proper test,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura DPR telah menelusuri rekam jejak 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. ”Kami sudah lihat track record para calon juga mencari masukan dari sumber-sumber lain. Tapi kami juga perlu mengkaji hasil fit and proper test dan temuan di lapangan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Saleh Husin.
Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja’far mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam memilih para calon anggota KPU dan Bawaslu. ”Kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Faktor gender juga masuk dalam pertimbangan,” jelasnya.(lin)
()
