Partai agama tantang dominasi partai nasional

Sindonews.com - Partai-partai politik berbasis massa Islam tak khawatir massa pendukungnya tergerus partai nasionalis. Mereka mengklaim memiliki pemilih loyal yang jumlahnya masih sangat signifikan.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Teguh Juwarno mengaku tidak gentar bersaing pada Pemilu 2014 meski hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan empat posisi teratas diisi partai-partai nasionalis. PAN, kata dia, sangat percaya diri menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden karena didukung mesin politik dan kandidat yang kuat.

Dia juga mengatakan, tren pemilih ke depan semakin cair. Artinya, identifikasi sebagai pemilih partai nasionalis atau partai agama tidak lagi relevan. "Kuncinya ada di gagasan dan figur-figur yang diusung partai, apa pun partainya," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Teguh, bukan hal mustahil bagi partai yang identik dengan partai berbasis massa agama bisa menangguk dukungan signifikan dari massa mengambang maupun pemilih pemula. Pemilih tersebut berkecenderungan sangat kritis dan rasional sehingga suaranya akan disalurkan ke mana sangat bergantung pada bagaimana partai menawarkan gagasan untuk Indonesia ke depan.

"PAN misalnya, meski diklasifikasikan sebagai partai berbasis massa Islam, saat ini sebagai partai tengah dan terbuka sangat berpotensi menjadi pilihan para pemilih pemula," jelasnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Pramono Anung menilai hasil survei terakhir LSI menjadi gambaran bahwa tidak ada peta perubahan dukungan terhadap partai politik yang sangat signifikan. Dia mengatakan, mengacu pada peta dukungan publik dalam survei, suara partai nasionalis masih dominan dibandingkan partai berbasis agama.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Malik Haramain menyatakan, faktor ideologi dan agama sudah tidak lagi menjadi faktor kuat pemilih dalam mempertimbangkan pilihan politiknya. Menurut dia, politik sektoral semakin kecil seiring dengan kecerdasan masyarakat dan akses informasi yang sudah merata.

"Sudah kurang laku memang kalau jualannya agama. Masyarakat semakin rasional, cerdas, dan matang menentukan pilihannya," kata dia.

Namun, bukan berarti sudah tidak ada lagi pemilih loyal. Selain pemilih yang loyal terhadap partai berideologi atau berbasis agama, loyalis nasionalis pun tetap akan ada meski jumlahnya akan semakin turun. "Konsistensi partai yang justru sekarang ini menentukan. Isu yang nonideologis seperti korupsi paling dominan," ujarnya.

Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengatakan, hasil survei hanya merupakan potret sementara yang terkadang benar dan bukan tidak mungkin juga meleset. "Karena itu, kami tak ambil pusing hasil penelitian itu," katanya.

Selaku partai yang juga berbasis dukungan massa Islam, Hidayat meyakini PKS masih akan mendapatkan suara signifikan dalam Pemilu 2014 nanti. Fakta sudah membuktikan bahwa PKS bisa menjadi empat besar pada Pemilu 2009 lalu meski dalam survei tidak pernah diunggulkan.

"Saya menjadi ketua partai pada 2004, LSI juga melansir hasil surveinya. Disebutkan, PKS tidak mendapatkan dukungan yang cukup, tapi ternyata PKS dapat 7,4%. Kalau sekarang hasil LSI memersepsikan PKS dapat empat koma sekian persen, jangan-jangan nanti PKS mendapatkan delapan sekian persen seperti yang terjadi pada pemilu yang dulu," ujarnya.

Ketua DPP PPP Arwani Thomafi menyatakan, partai berbasis agama (Islam) memiliki segmen pemilih tersendiri. Sebenarnya, bila diakumulasi, dukungan kepada partai berbasis agama masih cukup bagus, yakni mencapai 17,5 %.

Menurut dia, dengan jumlah pemilih loyal yang total jumlahnya hampir menyamai Partai Golkar 17,7%, peluang untuk berkembang masih sangat terbuka. Tapi, kendalanya, dukungan pemilih loyalis Islam sudah terdistribusi ke sejumlah partai. "Tapi PPP masih optimistis segmen pemilih ini tidak tergerus, bahkan kami yakin akan semakin baik," ujarnya.

Dia mengungkapkan,harus juga dipahami bahwa pengelolaan isu di masyarakat sudah mengalami perubahan signifikan. Karena itu, PPP akan memformulasikan pilihan isu dan strategi kebijakan agar langsung bersentuhan dengan kepentingan publik. (san)