Bentuk Satgas Pornografi, SBY tuai kritik
Selasa, 13 Maret 2012 - 12:19 WIB
Bentuk Satgas Pornografi, SBY tuai kritik
A
A
A
Sindonews.com - Setelah Satgas Mafia Hukum dan Satgas TKI, kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Satgas Pornografi yang dikomandani Agung Laksono. Pembentukan satgas ini sontak menuai kritik.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Satgas Pornografi tidak substansial dengan permasalan negeri ini. Lebih baik SBY memikirkan persoalan korupsi yang marak terjadi, daripada memikirkan pornografi.
"Persoaalan utama Indonesia bukan pornografi tapi korupsi. Seakan-akan pornografi menjadi ancaman bagi negeri ini. Padahal urgensinya yang lebih utama yang berkaitan dengan korupsi," tutur Pramono kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Politikus PDI perjuangan ini menegaskan, korupsi sudah menjadi persoalan utama yang telah banyak merugikan negara. Sehingga pemberantasan korupsi tidak boleh jalan di tempat atau stagnan.
"Kalau kita lihat selama periode waktu ini, korupsi menjadi persoalan yang dominan, sehingga upaya utama adalah pemberantasan korupsi," ucapnya.
Pembentukan Satgas Pornografi dinilai disorientasi,sehingga bisa menjadi multitafsir dan kontraproduktif. "Saya melihat latar belakang keinginan Satgas Pornografi tidak ada yang substansial," tukas Pramono. (wbs)
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Satgas Pornografi tidak substansial dengan permasalan negeri ini. Lebih baik SBY memikirkan persoalan korupsi yang marak terjadi, daripada memikirkan pornografi.
"Persoaalan utama Indonesia bukan pornografi tapi korupsi. Seakan-akan pornografi menjadi ancaman bagi negeri ini. Padahal urgensinya yang lebih utama yang berkaitan dengan korupsi," tutur Pramono kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Politikus PDI perjuangan ini menegaskan, korupsi sudah menjadi persoalan utama yang telah banyak merugikan negara. Sehingga pemberantasan korupsi tidak boleh jalan di tempat atau stagnan.
"Kalau kita lihat selama periode waktu ini, korupsi menjadi persoalan yang dominan, sehingga upaya utama adalah pemberantasan korupsi," ucapnya.
Pembentukan Satgas Pornografi dinilai disorientasi,sehingga bisa menjadi multitafsir dan kontraproduktif. "Saya melihat latar belakang keinginan Satgas Pornografi tidak ada yang substansial," tukas Pramono. (wbs)
()
