Korupsi APBD, Wali Kota Manado dilaporkan ke KPK
Selasa, 06 Maret 2012 - 13:28 WIB
Korupsi APBD, Wali Kota Manado dilaporkan ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) melaporkan Wali Kota Manado Vicky Lumentut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ikut terlibat korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
AMTI mencatat sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Manado, antara lain penyelewengan dana Rp1 miliar di Dinas Pariwisata Kota Manado pada 2011.
"Korupsi ini diketahui karena telah terjadi pencairan dana untuk pihak ketiga sebagai pelaksana proyek. Kami menduga pencairan dan penggelapan dana tersebut atas sepengetahuan Wali Kota," kata Ketua Umum AMTI Tommy Turangan usai melapor ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Selain itu, Wali Kota Manado juga diduga melakukan korupsi pada tender proyek rehabilitasi ruang kerja wali kota dan wakil wali kota Manado dengan biaya Rp1,6 miliar. "Pelaksanaan proyek tanpa melalui tender," terangnya.
AMTI juga mengadukan Wali kota dugaan korupsi pada pelaksanaan tender sejumlah proyek pada tahun anggaran 2011. "Tindakan ini sarat dengan korupsi karena wali kota menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga," pungkasnya.
AMTI mendesak KPK segera memeriksa Wali Kota Manado yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara. "Kasus yang diduga melibatkan wali kota harus segera dituntaskan," tukas Tommy.
AMTI mencatat sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Manado, antara lain penyelewengan dana Rp1 miliar di Dinas Pariwisata Kota Manado pada 2011.
"Korupsi ini diketahui karena telah terjadi pencairan dana untuk pihak ketiga sebagai pelaksana proyek. Kami menduga pencairan dan penggelapan dana tersebut atas sepengetahuan Wali Kota," kata Ketua Umum AMTI Tommy Turangan usai melapor ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Selain itu, Wali Kota Manado juga diduga melakukan korupsi pada tender proyek rehabilitasi ruang kerja wali kota dan wakil wali kota Manado dengan biaya Rp1,6 miliar. "Pelaksanaan proyek tanpa melalui tender," terangnya.
AMTI juga mengadukan Wali kota dugaan korupsi pada pelaksanaan tender sejumlah proyek pada tahun anggaran 2011. "Tindakan ini sarat dengan korupsi karena wali kota menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga," pungkasnya.
AMTI mendesak KPK segera memeriksa Wali Kota Manado yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara. "Kasus yang diduga melibatkan wali kota harus segera dituntaskan," tukas Tommy.
()
