Parpol kawal renegosiasi kontrak pertambangan

Sindonews.com - Sejumlah partai politik (parpol) mendukung sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang terus mengawal program inventarisasi dan renegosiasi berbagai kontrak karya pertambangan.

Bila kontrak-kontrak tersebut tidak direnegosiasi, konflik sumber daya alam yang berujung aksi anarkistis dikhawatirkan akan semakin luas dan negara terus dirugikan.
“Apa pun yang dimungkinkan untuk tujuan lebih baik patut diperjuangkan. Itu sikap Demokrat,”kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo menyatakan bahwa partainya mendorong pemerintah segera merenegosiasi kontrakkontrak pertambangan yang dinilai merugikan rakyat.

Pasalnya, konflik atau kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah berkaitan dengan sengketa sumber daya alam. Dia mengatakan, kaderkader PAN yang duduk di lembaga legislatif dan pemerintahan bekerja keras agar renegosiasi kontrak pertambangan segera dilakukan. Namun, tidak semua kontrak pertambangan direnegosiasi. Hanya kontrak pertambangan yang dinilai tidak adil yang akan dikaji ulang.

Ketua Badan Litbang DPP PAN Didik J Rachbini mengatakan, beberapa pertambangan banyak dikelola pihak asing sehingga sering menjadi biang kerok yang memantik perselisihan di sejumlah daerah.

“Tidak usah ragu-ragu. Kalau kontrak pertambangan melanggar hak-hak negara, secepat mungkin harus renegosiasi,” tegas Didik.

Dia mengingatkan, renegosiasi kontrak pertambangan merupakan amanat UUD 1945. Dengan demikian, perlu pengawasan ketat terhadap kontrak pertambangan dan menaikkan royalti.

“Kontrak yang ada sekarang menyakitkan rakyat dan pemerintah.Ini harus segera diakhiri,”ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edi mengklaim pihaknya sudah sejak dulu memperjuangkan hal tersebut. Bahkan, Ketua Umum DPP Pan yang kini menjadi menteri koordinator perekonomian Hatta Rajasa tengah merenegosiasi beberapa kontrak pertambangan seperti Freeport dan Kymco. “Itu nyata-nyata merugikan. Ini yang menjadi prioritas kami,”jelasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakin Saefuddin juga mendukung renegosiasi kontrak ini.

“Dari dulu kami menyuarakan agar semua kebijakan mengacu pada konstitusi. Kontrak yang tidak menguntungkan harus dikaji ulang,”ujarnya.

Lukman menyatakan, garis kebijakan PPP adalah memerintahkan kader-kadernya, baik yang berada di legislatif maupun pemerintahan, supaya bekerja keras mendorong renegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan.

“Ini bukan soal antikapitalis atau sosialis. Tapi, kontrak yang tidak menguntungkan harus segera diakhiri,”ungkapnya.(*)