Tahun 2014 diprediksi rawan korupsi
Minggu, 29 Januari 2012 - 14:56 WIB
Tahun 2014 diprediksi rawan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Diprediksi, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti bakal menjadi momen praktek tindak pidana korupsi. Korupsi bakal banyak terjadi di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah
"2014 merupakan tahun awas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Sumber Daya Alam, baik pertambangan atau perkebunan," papar Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko saat diskusi dengan tema, ‘Tantangan pemberantasan korupsi Tahun 2012’ di kantor ICW Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2012)
Danang mengatakan Praktek korupsi yang terjadi secara terus-menerus akan membuat negara mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Anehnya, yang diperbaiki oleh pemerintah bukan cara mencari dana, melainkan utak-atik undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cenderung melemahkan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
"Sepertinya yang perlu diubah yakni cara mencari dana parpol bukan mengubah undang-undang KPK yang cendrung melemahkan fungsinya," katanya.
Dijelaskan lebih jauh bahwa reproduksi korupsi yang terjadi secara terus menerus bakal menjadi bencana yang tidak tampak. Hal ini yang akan merapuhkan Negara.
Tidak jarang setelah pelaksanaan Pemilu, KPK disibukkan dengan kasus perkara korupsi, "KPK akan disibukkan dengan skandal kasusnya, berapa tahun setelah pemilu biasanya terungkap beberapa skandal korupsi," ucapnya.(azh)
"2014 merupakan tahun awas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Sumber Daya Alam, baik pertambangan atau perkebunan," papar Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko saat diskusi dengan tema, ‘Tantangan pemberantasan korupsi Tahun 2012’ di kantor ICW Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2012)
Danang mengatakan Praktek korupsi yang terjadi secara terus-menerus akan membuat negara mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Anehnya, yang diperbaiki oleh pemerintah bukan cara mencari dana, melainkan utak-atik undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cenderung melemahkan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
"Sepertinya yang perlu diubah yakni cara mencari dana parpol bukan mengubah undang-undang KPK yang cendrung melemahkan fungsinya," katanya.
Dijelaskan lebih jauh bahwa reproduksi korupsi yang terjadi secara terus menerus bakal menjadi bencana yang tidak tampak. Hal ini yang akan merapuhkan Negara.
Tidak jarang setelah pelaksanaan Pemilu, KPK disibukkan dengan kasus perkara korupsi, "KPK akan disibukkan dengan skandal kasusnya, berapa tahun setelah pemilu biasanya terungkap beberapa skandal korupsi," ucapnya.(azh)
()
