Kontras sesalkan profesionalisme pejabat negara
Sabtu, 28 Januari 2012 - 11:52 WIB
Kontras sesalkan profesionalisme pejabat negara
A
A
A
Sindonews.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan profesionalisme lembaga keamanan dan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini hanya jadi pengimbang kebijakan pemerintah, lebih banyak mengamini pernyataan-pernyataan pemerintah.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, ketidakpuasan warga Indonesia akibat pilihan kebijakan politik yang diskriminatif dari pemerintahan pusat, khususnya dalam pendistribusian hak-hak ekonomi, sosial dan politik warga. Lebih jauh, hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini ada kemandekan kemampuan lembaga-lembaga negara dalam pelayanan publik.
"Lembaga keamanan dan hukum tidak profesional, pejabatnya yang korup sibuk memperkaya diri," ujarnya di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2012).
Menurutnya, secara ekonomis, ekspresi masyarakat dengan berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak enam persen tidak menjamin hak-hak masyarakat miskin dan marjinal.
"Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia," tuturnya.
KontraS mengimbau kepada pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gegabah dalam merespons gesekan atau amuk sosial di tengah masyarakat. Keputusan untuk memobilisasi pasukan keamanan ketimbang mendahulukan upaya dialog konstruktif, berpotensi untuk memperluas fokus kekerasan.
"Resolusi konflik dan kekerasan dapat ditempuh dengan mengembangkan modal sosial untuk menetralisir ketegangan sosial (social distrust) di tengah masyarakat," pungkasnya. (wbs)
Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, ketidakpuasan warga Indonesia akibat pilihan kebijakan politik yang diskriminatif dari pemerintahan pusat, khususnya dalam pendistribusian hak-hak ekonomi, sosial dan politik warga. Lebih jauh, hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini ada kemandekan kemampuan lembaga-lembaga negara dalam pelayanan publik.
"Lembaga keamanan dan hukum tidak profesional, pejabatnya yang korup sibuk memperkaya diri," ujarnya di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2012).
Menurutnya, secara ekonomis, ekspresi masyarakat dengan berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak enam persen tidak menjamin hak-hak masyarakat miskin dan marjinal.
"Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia," tuturnya.
KontraS mengimbau kepada pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gegabah dalam merespons gesekan atau amuk sosial di tengah masyarakat. Keputusan untuk memobilisasi pasukan keamanan ketimbang mendahulukan upaya dialog konstruktif, berpotensi untuk memperluas fokus kekerasan.
"Resolusi konflik dan kekerasan dapat ditempuh dengan mengembangkan modal sosial untuk menetralisir ketegangan sosial (social distrust) di tengah masyarakat," pungkasnya. (wbs)
()
