DPR desak Menhan dan TNI beri remunerasi reguler

Sindonews.com - DPR RI mendesak agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat menggelontorkan dana remunerasi (Tunjangan Kinerja) secara reguler. Dan diharapkan dana Remunerasi disiapkan pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq pada rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenhan dan TNI, Selasa, (24/1/2012).

Menurutnya, sistem rapel selama ini memang baik, sistemnya terlalu panjang. Dan diharapkan pada tahun 2012 ini remunerasi sudah bisa berjalan secara reguler. karena dapat membantu kesejahteraan prajurit TNI.

"Jika digunakan sitem reguler, birokrasinya akan terpangkas. Remunerasi sebenarnya sudah diberikan pada para prajurit TNI sejak tahun lalu. Akan tetapi, realisasinya masih tersendat," tuturnya."

Dia memaparkan, pada tahun 2012 ini, pagu definitif Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yakni sebesar Rp72,5 triliun. Sebelumnya, hanya sekitar Rp64 triliun. Setelah ditambah Rp8 triliun lebih untuk remunerasi, total menjadi Rp72,5 triliun.

"TNI pun mendapatkan tambahan anggaran sekitar USD6,5 Miliar untuk mendukung penyediaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista," pungkasnya. (wbs)