Keamanan daerah perlu dikawal ketat
Kamis, 19 Januari 2012 - 12:35 WIB
Keamanan daerah perlu dikawal ketat
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden Boediono mengatakan stabilitas suasana tenang dan damai adalah faktor penting agar target kerja dapat tercapai. Oleh sebab itu keamanan nasional dan daerah perlu dijaga.
"Ada satu hal yang sangat mendasar dalam menjaga stabilitas nasional ini. Yakni penegakan hukum dan penegakan ketertiban umum," kata Boediono dalam sambutan acara Rapat kerja Pemerintah Tahun 2012 di Hall C1, Jakarta Internasional Expo, Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Kamis (19/1/2012).
Orang nomor dua negeri ini kemudian mengutip sebuah peribahasa, demokrasi tanpa law of order adalah anarki. Jadi menurutnya, sangat jelas peran dari law dan order bagi demokrasi.
"Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi maka law and order harus dilaksanakan. Kalau tidak, demokrasi kita akan menjadi anarki. Ini banyak sekali maknanya yang perlu kita dalami.
Anarki bisa terjadi pada tingkat nasional dan daerah," tuturnya.
Maka kalau kita menginginkan demokrasi berjalan, maka sangat penting bersama-sama untuk mengamankan dan mengawal law and order di semua lini.
"Pada tingkat daerah, saya kira harus ada perkuatan. Forum komunikasi daerah menjadi intinya untuk melakukan pengawalan di daerah. Mungkin perlu diperkuat. Memasukan dalam upaya melaksanakan itu. Berbagai tokoh masyarakat bahkan pihak dari Komnas HAM dan lain-lain," imbuhnya.
Intinya, masing-masing di daerah tentunya memegang tampuk pimpinan dalam upaya kita untuk melaksanakan law and order di daerah. Pimpinan, menyatukan langkah-langkah tadi.
"Memberikan leadership dalam menegakkan law and order. Menghilangkan ke gamangan dalam pelaksanaan di lapangan. Bertindak dini menghadapi hal seperti ini sebelum masalahnya menjadi lebih besar lagi. Harus ada suatu sistim di tingkat nasional dan daerah yang bisa merespon law and order secara efektif," pungkasnya. (wbs)
"Ada satu hal yang sangat mendasar dalam menjaga stabilitas nasional ini. Yakni penegakan hukum dan penegakan ketertiban umum," kata Boediono dalam sambutan acara Rapat kerja Pemerintah Tahun 2012 di Hall C1, Jakarta Internasional Expo, Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Kamis (19/1/2012).
Orang nomor dua negeri ini kemudian mengutip sebuah peribahasa, demokrasi tanpa law of order adalah anarki. Jadi menurutnya, sangat jelas peran dari law dan order bagi demokrasi.
"Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi maka law and order harus dilaksanakan. Kalau tidak, demokrasi kita akan menjadi anarki. Ini banyak sekali maknanya yang perlu kita dalami.
Anarki bisa terjadi pada tingkat nasional dan daerah," tuturnya.
Maka kalau kita menginginkan demokrasi berjalan, maka sangat penting bersama-sama untuk mengamankan dan mengawal law and order di semua lini.
"Pada tingkat daerah, saya kira harus ada perkuatan. Forum komunikasi daerah menjadi intinya untuk melakukan pengawalan di daerah. Mungkin perlu diperkuat. Memasukan dalam upaya melaksanakan itu. Berbagai tokoh masyarakat bahkan pihak dari Komnas HAM dan lain-lain," imbuhnya.
Intinya, masing-masing di daerah tentunya memegang tampuk pimpinan dalam upaya kita untuk melaksanakan law and order di daerah. Pimpinan, menyatukan langkah-langkah tadi.
"Memberikan leadership dalam menegakkan law and order. Menghilangkan ke gamangan dalam pelaksanaan di lapangan. Bertindak dini menghadapi hal seperti ini sebelum masalahnya menjadi lebih besar lagi. Harus ada suatu sistim di tingkat nasional dan daerah yang bisa merespon law and order secara efektif," pungkasnya. (wbs)
()
