BK DPR segera periksa 4 pimpinan Banggar
A
A
A
Sindonews.com - Pimpinan DPR mendukung langkah Badan Kehormatan (BK) DPR menelusuri dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan terkait pengusulan renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar). Rencananya BK akan memeriksa empat pimpinan Banggar pekan ini.
"Lebih bagus kita mendukung pemeriksaan yang dilakukan BK. BK juga akan memanggil mereka. Lebih bagus kita serahkan ke sana (BK), karena pada dasarnya ini orang saling lempar tanggung jawab," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurutnya, pemeriksaan ini harus menelusuri dugaan kesalahan yang diduga dilakukan anggota dewan terkait renovasi ruang Banggar. "Jadi nanti kita akan lihat kalau ada kesalahan, itu di tingkat mana. Apakah ada pelanggaran dari aspek legal atau masalahnya masuk ke cita rasa, misal dalam penentuan pilihan," sambungnya.
Selain itu, BK diminta mengungkap detil harga setiap barang kebutuhan renovasi dan perlengkapannya. "Kita minta detil harga sebaiknya diungkap dari setiap item barang yang ada di situ. Spy info clears. Supaya clear di detilnya, lebih bagus kalau BK yang periksa," pungkasnya.
Anis menyebut perencanaan proyek renovasi diketahui Banggar sebagai pengusul dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang memberi persetujuan atas pengajuan proyek pengadaan.
"Detil anggaran itu seharusnya diketahui baik di BURT maupun di Banggar dan itu bersama Sekjen. Jadi kalau mengatakan kita tidak tahu, itu juga tidak bagus," sambungnya.
sementara itu, Ketua BK DPR M Prakosa menegaskan, pihaknya telah menangani empat nama anggota dewan pengusul ruang baru Banggar. Rencananya pemanggilan terhadap keempatnya untuk dimintai keterangan akan dilakukan pekan ini.
"Kita telusuri, kita tangani akan kita selidiki masalah kepatutan ini. Sekarang kita melihat, ini suatu kegiatan yang diusulkan anggota dewan yang kita anggap melanggar kepatutan," kata Prakosa.
Meski Prakosa tidak menyebut siapa keempat anggota dewan pengusul itu, Anis Matta mengakui usulan datang dari pimpinan Banggar. Mereka adalah Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng (Golkar), dan tiga Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung (PKS), Mirwan Amir (Demokrat) dan Olly Dondokambey (PDIP). (wbs)
"Lebih bagus kita mendukung pemeriksaan yang dilakukan BK. BK juga akan memanggil mereka. Lebih bagus kita serahkan ke sana (BK), karena pada dasarnya ini orang saling lempar tanggung jawab," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurutnya, pemeriksaan ini harus menelusuri dugaan kesalahan yang diduga dilakukan anggota dewan terkait renovasi ruang Banggar. "Jadi nanti kita akan lihat kalau ada kesalahan, itu di tingkat mana. Apakah ada pelanggaran dari aspek legal atau masalahnya masuk ke cita rasa, misal dalam penentuan pilihan," sambungnya.
Selain itu, BK diminta mengungkap detil harga setiap barang kebutuhan renovasi dan perlengkapannya. "Kita minta detil harga sebaiknya diungkap dari setiap item barang yang ada di situ. Spy info clears. Supaya clear di detilnya, lebih bagus kalau BK yang periksa," pungkasnya.
Anis menyebut perencanaan proyek renovasi diketahui Banggar sebagai pengusul dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang memberi persetujuan atas pengajuan proyek pengadaan.
"Detil anggaran itu seharusnya diketahui baik di BURT maupun di Banggar dan itu bersama Sekjen. Jadi kalau mengatakan kita tidak tahu, itu juga tidak bagus," sambungnya.
sementara itu, Ketua BK DPR M Prakosa menegaskan, pihaknya telah menangani empat nama anggota dewan pengusul ruang baru Banggar. Rencananya pemanggilan terhadap keempatnya untuk dimintai keterangan akan dilakukan pekan ini.
"Kita telusuri, kita tangani akan kita selidiki masalah kepatutan ini. Sekarang kita melihat, ini suatu kegiatan yang diusulkan anggota dewan yang kita anggap melanggar kepatutan," kata Prakosa.
Meski Prakosa tidak menyebut siapa keempat anggota dewan pengusul itu, Anis Matta mengakui usulan datang dari pimpinan Banggar. Mereka adalah Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng (Golkar), dan tiga Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung (PKS), Mirwan Amir (Demokrat) dan Olly Dondokambey (PDIP). (wbs)
()