Gerindra larang anggotanya pakai ruang Banggar
Gerindra larang anggotanya pakai ruang Banggar
A
A
A
Sindonews.com - Imbauan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso agar tak ada boikot memboikot ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR rupanya tak digubris. Setelah Sekjen Partai Amanat Nasional menginstruksikan agar anggota fraksinya di Banggar tak menempati ruangan Banggar sampai ada audit, kini giliran Fraksi Gerindra.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan telah melarang anggotanya menempati ruang yang masih disoal banyak orang itu. "Kami larang empat anggota kami, untuk tidak sekali-kali duduk di ruangan yang duitnya enggak clear," tegas Muzani di gedung DPR Senayan, Selasa (17/1/2012).
Jangankan duduk di ruangan Banggar, masuk saja, Muzani melarang. "Buat anggota Gerindra, masuk saja kami larang, apalagi menduduki ruangan sidang. Masih banyak ruangan yang bisa digunakan untuk membahas anggaran bisa di mana saja," tuturnya.
Apalagi, saat ini persidangan di Banggar belum intensif, sekira bulan April Banggar akan membahas APBN-Perubahan.
Menurut Muzani, polemik itu muncul karena ketidak transparan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), sehingga menimbulkan kekisruhan yang hanya membuat citra DPR makin terperosok. Ke depan, Gerindra meminta mekanisme pengusulan dan pembahasan proyek pengadaan diperbaiki.
"Menurut saya ke depan harus betul-betul diseriusi, yang di BURT ada koordinasi, pengganggaran yang diusulkan alat kelengkapan disesuaikan kebutuhan dan jangan saling melempar tanggung jawab. Jangan semua bilang tidak tahu tapi proyek terlaksana," kritik Muzani. (lin)
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan telah melarang anggotanya menempati ruang yang masih disoal banyak orang itu. "Kami larang empat anggota kami, untuk tidak sekali-kali duduk di ruangan yang duitnya enggak clear," tegas Muzani di gedung DPR Senayan, Selasa (17/1/2012).
Jangankan duduk di ruangan Banggar, masuk saja, Muzani melarang. "Buat anggota Gerindra, masuk saja kami larang, apalagi menduduki ruangan sidang. Masih banyak ruangan yang bisa digunakan untuk membahas anggaran bisa di mana saja," tuturnya.
Apalagi, saat ini persidangan di Banggar belum intensif, sekira bulan April Banggar akan membahas APBN-Perubahan.
Menurut Muzani, polemik itu muncul karena ketidak transparan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), sehingga menimbulkan kekisruhan yang hanya membuat citra DPR makin terperosok. Ke depan, Gerindra meminta mekanisme pengusulan dan pembahasan proyek pengadaan diperbaiki.
"Menurut saya ke depan harus betul-betul diseriusi, yang di BURT ada koordinasi, pengganggaran yang diusulkan alat kelengkapan disesuaikan kebutuhan dan jangan saling melempar tanggung jawab. Jangan semua bilang tidak tahu tapi proyek terlaksana," kritik Muzani. (lin)
()
Explore More