TNI keukeuh beli 100 tank Leopard Belanda
TNI keukeuh beli 100 tank Leopard Belanda
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan niatnya membeli 100 tank Leopard buatan Belanda. Rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru ini, sempat menuai kontroversi karena mengandung syarat unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kadispen TNI Laksamana Muda (TNI) Iskandar Sitompul mengatakan, tank-tank itu akan digunakan untuk memperkuat keamanan dalam negeri Indonesia. Selain 100 tank Leopard, TNI juga membeli enam pesawat Sukhoi.
"Jadi Sukhoi ada 6 buah yang direncanakan, tank Leopard itu ada 100 buah. Namun semua itu ada tahapannya. Diharapkan pada tahun 2012 sudah berada di Indonesia secara bertahap," ujar Kadispen TNI Laksamana Muda (TNI) Iskandar Sitompul di Jakarta, Senin (16/01/2012).
Pembiayaan pengadaan alutsista ini, menurut Iskandar sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini sudah sesuai dengan Minimum Essentials Forces (MEF) kita, Angkatan Laut beli kapal selam, angkatan udara sukhoi, angkatan darat butuh tank leopard ini juga sudah diajukan ke Menteri Pertahanan dan Parlemen," tambahnya.
Ditanya tentang dugaan korupsi dalam pembelian tank Leopard dari Belanda, Iskandar mempersilakan pihak-pihak terkait untuk memeriksa proyek pengadaan tank tersebut. "Nggak ada masalah, kalau peraturan mengatakan demikian silakan saja. Sekarang masih diperiksa BPK. Tapi kalau KPK mau periksa silakan saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium IPW yang juga Deklarator Komite Pengawas KPK Neta S Pane mengatakan, dugaan KKN pada pembelian alutsista baru itu terdapat pada unsur tepat guna.
"Jumlah yang banyak buat apa kalau kemudian mangkrak dan menjadi besi tua, seperti kapal perang eks Jerman Timur dan 200 Jeep eks RRC yang tidak diketahui nasibnya saat ini. Sebab itu, kebijakan Komisi I DPR yang menolak pembelian 100 tank Leopard dari Belanda patut didukung semua pihak," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum mengklarifikasi rencana pembelian 100 tank Leopard untuk TNI. Hasanuddin mengatakan, komisinya mendengar informasi itu dari media massa.
"Bahwa sampai hari ini pihak Kemenhan belum secara resmi memaparkan rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda, kami Komisi I baru mendapat informasi tentang rencana itu dari media," terangnya.
Ditambahkan Hasanuddin, dirinya bersama rekannya di komisi bidang pertahanan DPR tidak memberikan keputusan apapun terkait rencana tersebut. Sebelumnya, Komisi I memang mendapat undangan untuk meninjau kondisi 100 tank yang rencananya akan dibeli itu. Namun, mereka sepakat tak ikut bergabung meninjau ke Belanda.
"Memang benar Kemenhan telah mengundang Komisi I bergabung meninjau ke Belanda, tapi kami sepakat tidak ikut bergabung dengan rombongan Kemenhan. Andaikan harus meninjau, kami sepakat akan meninjau dengan biaya sendiri dan titik berat kami adalah mempelajari aspek-aspek politisnya dan bukan aspek teknis karena bukan ranah kami," pungkasnya. (san)
Kadispen TNI Laksamana Muda (TNI) Iskandar Sitompul mengatakan, tank-tank itu akan digunakan untuk memperkuat keamanan dalam negeri Indonesia. Selain 100 tank Leopard, TNI juga membeli enam pesawat Sukhoi.
"Jadi Sukhoi ada 6 buah yang direncanakan, tank Leopard itu ada 100 buah. Namun semua itu ada tahapannya. Diharapkan pada tahun 2012 sudah berada di Indonesia secara bertahap," ujar Kadispen TNI Laksamana Muda (TNI) Iskandar Sitompul di Jakarta, Senin (16/01/2012).
Pembiayaan pengadaan alutsista ini, menurut Iskandar sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini sudah sesuai dengan Minimum Essentials Forces (MEF) kita, Angkatan Laut beli kapal selam, angkatan udara sukhoi, angkatan darat butuh tank leopard ini juga sudah diajukan ke Menteri Pertahanan dan Parlemen," tambahnya.
Ditanya tentang dugaan korupsi dalam pembelian tank Leopard dari Belanda, Iskandar mempersilakan pihak-pihak terkait untuk memeriksa proyek pengadaan tank tersebut. "Nggak ada masalah, kalau peraturan mengatakan demikian silakan saja. Sekarang masih diperiksa BPK. Tapi kalau KPK mau periksa silakan saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium IPW yang juga Deklarator Komite Pengawas KPK Neta S Pane mengatakan, dugaan KKN pada pembelian alutsista baru itu terdapat pada unsur tepat guna.
"Jumlah yang banyak buat apa kalau kemudian mangkrak dan menjadi besi tua, seperti kapal perang eks Jerman Timur dan 200 Jeep eks RRC yang tidak diketahui nasibnya saat ini. Sebab itu, kebijakan Komisi I DPR yang menolak pembelian 100 tank Leopard dari Belanda patut didukung semua pihak," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum mengklarifikasi rencana pembelian 100 tank Leopard untuk TNI. Hasanuddin mengatakan, komisinya mendengar informasi itu dari media massa.
"Bahwa sampai hari ini pihak Kemenhan belum secara resmi memaparkan rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda, kami Komisi I baru mendapat informasi tentang rencana itu dari media," terangnya.
Ditambahkan Hasanuddin, dirinya bersama rekannya di komisi bidang pertahanan DPR tidak memberikan keputusan apapun terkait rencana tersebut. Sebelumnya, Komisi I memang mendapat undangan untuk meninjau kondisi 100 tank yang rencananya akan dibeli itu. Namun, mereka sepakat tak ikut bergabung meninjau ke Belanda.
"Memang benar Kemenhan telah mengundang Komisi I bergabung meninjau ke Belanda, tapi kami sepakat tidak ikut bergabung dengan rombongan Kemenhan. Andaikan harus meninjau, kami sepakat akan meninjau dengan biaya sendiri dan titik berat kami adalah mempelajari aspek-aspek politisnya dan bukan aspek teknis karena bukan ranah kami," pungkasnya. (san)
()
Explore More