Pengusaha tambang di balik kemenangan SBY-Boediono
Minggu, 15 Januari 2012 - 07:01 WIB
Pengusaha tambang di balik kemenangan SBY-Boediono
A
A
A
Sindonews.com - Perusahaan besar terutama di bidang tambang diduga memiliki peran penting dalam kemenangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.
Perusahaan-perusahaan itu pula lah yang turut andil sebangai donatur utama pasangan SBY-Boediono dalam melaksanakan kampanye. Jumlahnya-pun mencapai Rp24,5 miliar.
Mendapat kabar itu, Ketua DPP Partai Demokrat Soetan Batugana mengatakan pihaknya tak tahu-menahu soal bantuan tersebut. Sebab, bantuan dana pemilu menjadi urusan bendahara tim sukses (timses). Namun dia berpendapat, dugaan adanya bantuan dana dari pengusaha tambang dalam pemilu itu hanya mengada-ada.
Presiden dan wakil presiden sudah dipilih secara sah dan dilantik sejak 2009 lalu. "Apapun itu, presiden dan wakil presiden sudah sah. Kalau ada masalah pasti sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), apa yang akan dipersoalkan lagi," tutur Soetan kepada Sindonews, Sabtu 14 Januari 2012.
Soal bantuan dana pemilu diatur dalam undang-undang. Sesuai pasal 129 ayat (2) UU No 10/2008 disebutkan ada tiga sumber dana kampanye. Pertama, partai politik itu sendiri, calon anggota DPR/DPRD dan sumbangan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yaitu perseorangan dan perusahaan/badan hukum swasta.
Untuk bantuan perseorangan senilai Rp1 miliar sedangkan perusahaan Rp5 miliar. "Jikalau ada bantuan dari pengusaha atau apa selama pemilu pastinya sah, semua sudah melalui audit, dan dianggap sah oleh Bawaslu," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya, dalam diskusi bertema Outlook 2012 Pertambangan Indonesia di Komplek Hotel Bidakara, Jakarta Jumat 13 Januari mengungkapkan, setidaknya ada lebih dari sepuluh perusahaan besar di Indonesia yang memberikan dukungan dana atas kemenangan SBY-Boediono.
Sejumlah perusahaan itu antara lain, Adaro, Allied Indo Coal, PT Sarana Daya Mandiri-anak perusahaan Adaro, sejumlah perusahaan batubara terdiri PT Binamitra Sumber Artha, PT Unindo Sarana, PT Padang Bara Sukses Makmur, PT Nusa Riau Kencana Coal, PT Tunas Muda Jaya, PT Trikarya Intidrill Persada, PT Artindo Utama, dan PT Rahman Abdijaya.
Sedangkan sederet nama pengusaha pemilik perusahaan-perusahaan itu bergerak di balik layar, mereka adalah Sandiago S Uno (Adaro), Andrian Lembong (Adaro), Garibadli Thohir (Adaro, Allied Indo Coal), dan Andre J Mamuaya (Adaro).
Bahkan jumlah sumbangan dari perusahaan tersebut lebih besar ketimbang dana dari Partai Demokrat sendiri. "Sumbangan mereka mencapai Rp24,5 miliar, sedangkan Demokrat hanya Rp15,95 miliar," jelas Andrie kepada wartawan saat diskusi itu.
Dari perusahaan donatur itu, menurut Andrie beberapa di antaranya diketahui bermasalah. Namun kemudian, kasus itu tidak terselesaikan lagi. Menurut Andrie, ada indikasi penghilangan barang bukti sehingga kasusnya mandek. Hilangnya kasus besar dalam perusahaan itu menunjukkan ada kedekatan antara penguasa tambang dengan pemerintah.
Berdasarkan pantauan Jatam di lapangan, partai berkuasa cenderung lebih mudah mendapatkan izin pertambangan, terutama menjelang Pemilukada 2012 ini. Tingkat perizinan untuk perusahaan tambang yang dilegalkan semakin tinggi. Sehingga di situlah ada indikasi terjadinya deal formal.
"Ketika menjelang pemilukada, pasti sudah banyak proposal yang dibuat buat oleh kabupaten yang menawarkan sumber daya alam daerah mereka, dengan jaminan-jaminan yang di janjikan. Di situlah deal formal terjadi," tuturnya.
Kata dia, di belakang itu masih banyak lagi deal gelap yang terjadi. Namun yang lebih menarik isu lingkungan yang sudah rusak dijadikan alat untuk memperbaiki citra dengan mengajak masyarakat peduli pada lingkungan. (lin)
Perusahaan-perusahaan itu pula lah yang turut andil sebangai donatur utama pasangan SBY-Boediono dalam melaksanakan kampanye. Jumlahnya-pun mencapai Rp24,5 miliar.
Mendapat kabar itu, Ketua DPP Partai Demokrat Soetan Batugana mengatakan pihaknya tak tahu-menahu soal bantuan tersebut. Sebab, bantuan dana pemilu menjadi urusan bendahara tim sukses (timses). Namun dia berpendapat, dugaan adanya bantuan dana dari pengusaha tambang dalam pemilu itu hanya mengada-ada.
Presiden dan wakil presiden sudah dipilih secara sah dan dilantik sejak 2009 lalu. "Apapun itu, presiden dan wakil presiden sudah sah. Kalau ada masalah pasti sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), apa yang akan dipersoalkan lagi," tutur Soetan kepada Sindonews, Sabtu 14 Januari 2012.
Soal bantuan dana pemilu diatur dalam undang-undang. Sesuai pasal 129 ayat (2) UU No 10/2008 disebutkan ada tiga sumber dana kampanye. Pertama, partai politik itu sendiri, calon anggota DPR/DPRD dan sumbangan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yaitu perseorangan dan perusahaan/badan hukum swasta.
Untuk bantuan perseorangan senilai Rp1 miliar sedangkan perusahaan Rp5 miliar. "Jikalau ada bantuan dari pengusaha atau apa selama pemilu pastinya sah, semua sudah melalui audit, dan dianggap sah oleh Bawaslu," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya, dalam diskusi bertema Outlook 2012 Pertambangan Indonesia di Komplek Hotel Bidakara, Jakarta Jumat 13 Januari mengungkapkan, setidaknya ada lebih dari sepuluh perusahaan besar di Indonesia yang memberikan dukungan dana atas kemenangan SBY-Boediono.
Sejumlah perusahaan itu antara lain, Adaro, Allied Indo Coal, PT Sarana Daya Mandiri-anak perusahaan Adaro, sejumlah perusahaan batubara terdiri PT Binamitra Sumber Artha, PT Unindo Sarana, PT Padang Bara Sukses Makmur, PT Nusa Riau Kencana Coal, PT Tunas Muda Jaya, PT Trikarya Intidrill Persada, PT Artindo Utama, dan PT Rahman Abdijaya.
Sedangkan sederet nama pengusaha pemilik perusahaan-perusahaan itu bergerak di balik layar, mereka adalah Sandiago S Uno (Adaro), Andrian Lembong (Adaro), Garibadli Thohir (Adaro, Allied Indo Coal), dan Andre J Mamuaya (Adaro).
Bahkan jumlah sumbangan dari perusahaan tersebut lebih besar ketimbang dana dari Partai Demokrat sendiri. "Sumbangan mereka mencapai Rp24,5 miliar, sedangkan Demokrat hanya Rp15,95 miliar," jelas Andrie kepada wartawan saat diskusi itu.
Dari perusahaan donatur itu, menurut Andrie beberapa di antaranya diketahui bermasalah. Namun kemudian, kasus itu tidak terselesaikan lagi. Menurut Andrie, ada indikasi penghilangan barang bukti sehingga kasusnya mandek. Hilangnya kasus besar dalam perusahaan itu menunjukkan ada kedekatan antara penguasa tambang dengan pemerintah.
Berdasarkan pantauan Jatam di lapangan, partai berkuasa cenderung lebih mudah mendapatkan izin pertambangan, terutama menjelang Pemilukada 2012 ini. Tingkat perizinan untuk perusahaan tambang yang dilegalkan semakin tinggi. Sehingga di situlah ada indikasi terjadinya deal formal.
"Ketika menjelang pemilukada, pasti sudah banyak proposal yang dibuat buat oleh kabupaten yang menawarkan sumber daya alam daerah mereka, dengan jaminan-jaminan yang di janjikan. Di situlah deal formal terjadi," tuturnya.
Kata dia, di belakang itu masih banyak lagi deal gelap yang terjadi. Namun yang lebih menarik isu lingkungan yang sudah rusak dijadikan alat untuk memperbaiki citra dengan mengajak masyarakat peduli pada lingkungan. (lin)
()
