Marzuki Alie siapkan pengganti Sekjen DPR
Jum'at, 13 Januari 2012 - 19:15 WIB
Marzuki Alie siapkan pengganti Sekjen DPR
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyiapkan pengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh. Rencana penggantian itu, berdasarkan kesepakatan kelima pimpinan tinggi DPR.
"Kalau pemecatan kan bisa dilakukan setiap saat. Enggak suka, saya pecat. Itu kan keputusan politik, kalau pimpinan DPR politik bisa ke Presiden, tapi ada prosedurnya. Tapi kita kan enggak mau nyakitin orang. Saya sudah ngomong keras sekali, saya enggak pernah memimpin rapat sekeras itu," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
Ditambahkan, pemecatan terhadap Nining akan dilakukan, jika sudah ada penggantinya. Ditanya lebih jauh siapa sosok yang cocok menempati kursi empuk Nining, Marzuki diam. Pihaknya mengaku baru sekadar mewacanakan penggantian pejabat eselon 1A itu.
"Kalau ada penggantinya, ya saya ganti. Kita cari dulu, tapi bisa saja pimpinan berubah pikiran jika ada komitmen dan janji dari yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang menyakiti hati rakyat lagi," terangnya.
Marzuki mengaku, sebagai seorang pimpinan harus bertindak tegas terhadap bawahannya. Saat ditanya bagaimana reaksi Nining saat rapat barusan, dia mengaku tidak memperhatikan. "Enggak tahu saya, saya enggak lihat. Saya tega loh, adik saya saja bisa saya usir, tapi bisa saya sayangi. Saya tegaan dan kalau dibilang orang gak punya hati, ya mungkin," jelasnya.
Jika hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat penyimpangan renovasi ruang Banggar, dia akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya kasihkan kepada KPK. Kalau prosedural betul semua, kita lihatlah," terangnya.
Sebelumnya, Marzuki mengaku telah berulang kali menegur Nining secara lisan, baik dalam rapat maupun dalam pertemuan di luarnya. Namun, dia terkesan tidak pernah mau mendengar. Sebaliknya, teguran Marzuki dianggap angin lalu yang tidak semestinya diikuti.
"Saya berikan peringatan tertulis sesuai dengan kesepakatan kelima pimpinan DPR. Saya sudah kompak sama pak Pram, Taufik, Anis Matta, dan terakhir pak Priyo. Dengan pertimbangan selama menjabat sebagai eselon satu pejabat tertinggi DPR yang membawahi supporting system, dia tidak mempunyai tanggung jawab," jelasnya.
Nining diduga melakukan KKN terhadap pembangunan gedung baru DPR Rp20 miliar dan terlibat proyek DPR lainnya. (san)
"Kalau pemecatan kan bisa dilakukan setiap saat. Enggak suka, saya pecat. Itu kan keputusan politik, kalau pimpinan DPR politik bisa ke Presiden, tapi ada prosedurnya. Tapi kita kan enggak mau nyakitin orang. Saya sudah ngomong keras sekali, saya enggak pernah memimpin rapat sekeras itu," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
Ditambahkan, pemecatan terhadap Nining akan dilakukan, jika sudah ada penggantinya. Ditanya lebih jauh siapa sosok yang cocok menempati kursi empuk Nining, Marzuki diam. Pihaknya mengaku baru sekadar mewacanakan penggantian pejabat eselon 1A itu.
"Kalau ada penggantinya, ya saya ganti. Kita cari dulu, tapi bisa saja pimpinan berubah pikiran jika ada komitmen dan janji dari yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang menyakiti hati rakyat lagi," terangnya.
Marzuki mengaku, sebagai seorang pimpinan harus bertindak tegas terhadap bawahannya. Saat ditanya bagaimana reaksi Nining saat rapat barusan, dia mengaku tidak memperhatikan. "Enggak tahu saya, saya enggak lihat. Saya tega loh, adik saya saja bisa saya usir, tapi bisa saya sayangi. Saya tegaan dan kalau dibilang orang gak punya hati, ya mungkin," jelasnya.
Jika hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat penyimpangan renovasi ruang Banggar, dia akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya kasihkan kepada KPK. Kalau prosedural betul semua, kita lihatlah," terangnya.
Sebelumnya, Marzuki mengaku telah berulang kali menegur Nining secara lisan, baik dalam rapat maupun dalam pertemuan di luarnya. Namun, dia terkesan tidak pernah mau mendengar. Sebaliknya, teguran Marzuki dianggap angin lalu yang tidak semestinya diikuti.
"Saya berikan peringatan tertulis sesuai dengan kesepakatan kelima pimpinan DPR. Saya sudah kompak sama pak Pram, Taufik, Anis Matta, dan terakhir pak Priyo. Dengan pertimbangan selama menjabat sebagai eselon satu pejabat tertinggi DPR yang membawahi supporting system, dia tidak mempunyai tanggung jawab," jelasnya.
Nining diduga melakukan KKN terhadap pembangunan gedung baru DPR Rp20 miliar dan terlibat proyek DPR lainnya. (san)
()
