Timsel KPU & Bawaslu harus transparan

Sindonews.com – Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tak transparan dan tidak obyektif. Salah satu syarat yaitu “kompetensi” banyak menjadi pertanyaan.

Tak pelak, jika dalam perekrutan itu banyak orang yang tampaknya sudah memenuhi persyaratan tetap tak lolos. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti pun angkat bicara.

Ray yang siang tadi bersama sejumlah orang yang tak lolos administrasi sebagai calon KPU dan Bawaslu meminta agar timsel transparan agar tak membingungkan masyarakat.

“Mereka (timsel) harus memberi penjelasan. Mengapa ada yang lolos dan mengapa ada yang tidak lolos, timsel harus memberi penjelasan ini,” kata Ray di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Sederhananya, secara makro syarat umumnya adalah usia, partai politik, administrasi seperti KTP, ijazah dan lain-lain. Syarat terakhir adalah kompetensi dan kemampuan.

Namun yang pertanyaan sekarang adalah syarat kompetensi. Tak pelak, jika para peserta yang tak lolos kemudian menanyakan kriteria itu.

“Ayat kompetensi ini menjadi pertanyaaan, apa dasarnya? Kalau dilihat dari komposisi pemenang, kompetensi ini diukur dari apakah anda pernah terlibat dalam kegiatan pemilu?” kata Ray menduga.

Kata Ray, jika kompetensi itu dijadikan salah satu syarat administratif, maka sebaiknya tim seleksi mengangkat anggota KPU dan Bawaslu yang lalu.

"Kalau benar begitu, maka tidak perlu merekrut anggota KPU maupun Bawaslu yang baru, tapi cukup mengangkat ulang saja,” katanya.

Seharusnya, lanjut Ray, anggota timsel yang beranggotakan mayoritas akademisi itu bisa memberikan contoh baik ke publik tentang transparansi dan partisipasi.

"Tolong sampaikan kepada kami alasan apa yang mendasari teman-teman tidak lolos. Tulislah di web kek, atau membuat coret-coretan apa-apa saja yang tidak memenuhi syarat," tuturnya.

Ray mengatakan, baginya yang paling penting baginya adalah bukan mengumumkan siapa yang lolos, tetapi siapa yang tidak lolos.

"Pertanggungjawaban negara adalah mengapa hakmu saya batalkan. Karena ini menyangkut hak sebagai warga negara," pungkasnya. (lin)